Kemenhub Akan Libatkan Sebanyak Mungkin Swasta untuk Kelola Pelabuhan

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berancana akan memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada pihak swasta untuk membangun dan mengelola pelabuhan. Dalam waktu dekat, akan ada tiga daerah yang pengelolaan pelabuhanya diberikan kepada swasta.

“Kami tetapkan daerahnya, mereka beli tanahnya sendiri nantii kami kasih izin (pengelolaan) pelabuhannya,” ujar Budi saat jumpa pers di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (7/10/2016).

Ia menuturkan, Kemenhub sangat serius untuk melibatkan banyak swasta dalam pengelolaan pelabuhan. Sebab, Budi menilai anggaran pembangunan atau pengelolaan pelabuhan sangat terbatas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

Meski begitu, bukan berarti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak punya andil lagi. Sebab Kemenhub juga terus memberikan kesempatan BUMN pelabuhan yakni Pelindo I, II, II dan IV untuk mengelola pelabuhan dan memperbaiki layanan di pelabuhan yang saat ini sudah dikelola.

“Tadi saya bahas dengan Pelindo ada delapan pelabuhan yang akan dikerjakan Pelindo dan Desember selesai, didahului kerjasama dan kita akan lakukan konsesi,” kata Budi.

HIngga saat ini, pelabuhan di Indonesia berjumlah 1.241. Dari jumlah itu, 112 pelabuhan dikelola oleh BUMN yakni Pelindo I-IV. Sedangkan sisanya dikelola sendiri oleh Kementerian Perhubungan lewat Unit Pelaksana Tugas (UPT).