Koalisi Mahasiswa Kritik Kebijakan Interkoneksi PSTN dan Seluler

KOMPAS.com - Koalisi Mahasiswa Indonesia Timur Mengawal Nawacita (KOMITMEN) yang menyoroti rencana penetapan kebijakan interkoneksi untuk jaringan telepon tetap (PSTN) dan nirkabel (seluler). Hal tersebut dinyatakan oleh KOMITMEN dalam rapat konsolidasi yang dilaksanakan di Kedai Kopi Perjuangan di Jakarta Pusat, Minggu (16/10/2016).

Menurut lembaga ini, kebijakan interkoneksi yang akan ditetapkan hendaknya memperhatikan azas keadilan sehingga tidak merugikan negara dan masyarakat. Selain itu KOMITMEN meminta agar putusan kebijakan pemerintah tersebut tidak diintervensi oleh operator telekomunikasi asing yang punya kepentingan langsung terhadap penetapan kebijakan interkoneksi.

Juru bicara KOMITMEN Muhamad Zen Weil, yang juga Koordinator KOMITMEN wilayah Maluku dan Papua mengatakan, dalam menetapkan biaya interkoneksi pemerintah juga harus menghindari dampak negatif jangka panjang kebijakan tersebut bagi masyarakat.

"Kuncinya adalah pemerintah harus adil, dan itu bisa diterapkan melalui penetapan biaya interkoneksi berdasarkan biaya operator telekomunikasi masing-masing (cost based)," kata dia melalui rilis pers ke Kompas.com.

Sebelumnya, berdasarkan hasil pertemuan para operator telekomunikasi dengan Komisi I DPR RI pada 25 Agustus 2016 lalu, diketahui biaya interkoneksi tiap-tiap operator telekomunikasi tidak sama.

Telkom Group Rp 285 per menit, XL Axiata Rp 65 per menit, Indosat Ooredoo Rp 86 per menit, H3I Rp 120 per menit, dan Smartfren Rp 100 per menit.

Dari paparan tersebut, KOMITMEN menilai rencana pemerintah menurunkan biaya interkoneksi yang semula Rp 250 permenit menjadi Rp 204 permenit tidak fair dan mencederai azas keadilan.

Muhammad Zen Weil mengatakan, KOMITMEN telah melakukan konsolidasi di berbagai wilayah di Indonesia Timur untuk memantau kebijakan interkoneksi tersebut.

Jika nantinya kebijakan interkoneksi yang ditetapkan oleh pemerintah keluar dari koridor di atas, KOMITMEN siap mengampanyekan GERAKAN SIMPATIK agar mahasiswa dan masyarakat di Indonesia Timur hanya menggunakan satu nomor operator telekomunikasi saja.

"Langkah ini kami lakukan sebagai respons kekecewaan kami atas penetapan biaya interkoneksi yang tak sesuai dengan yang diharapkan," pungkas dia.

Tunda Interkoneksi

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan menunda implementasi penurunan tarif interkoneksi. Penurunan yang semula dijadwalkan efektif 1 September 2016 itu molor hingga waktu yang belum ditentukan.

Untuk diketahui, tarif interkoneksi adalah biaya yang dibayarkan satu operator pada saat penggunanya menghubungi operator lain, baik melalui telepon maupun SMS. Tarif ini merupakan salah satu komponen pembentuk tarif ritel.

Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor Iza melalui rilis resminya pada Kamis (1/9/2016) menyatakan karena Daftar Penawaran Interkoneksi (DPI) belum lengkap terkumpul maka biaya interkoneksi baru yang menjadikan penurunan 26 peren bagi 18 skenario panggilan seluler tak bisa dijalankan.

Telkom dan Telkomsel dikabarkan belum memberikan DPI untuk dievaluasi oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Operator pelat merah ini tak menyerahkan DPI karena Kemenkominfo belum membalas sama sekali sejumlah surat keberatan yang dilayangkannya atas penetapan biaya interkoneksi melalui Surat Edaran (SE) pada 2 Agustus lalu.

Sementara PT Indosat Tbk (ISAT) tetap ngotot menggunakan tarif baru. "ISAT tetap menerapkan kebijakan penurunan interkoneksi yang baru, sesuai Surat Edaran," tegas Alexander Rusli, Presiden Direktur dan CEO ISAT, Kamis (1/9/2016), seperti dikutip dari KONTAN.

Ia menjelaskan, ISAT tidak akan terbebani, meski tarif interkoneksi turun. Salah satu alasannya, pertumbuhan pendapatan ditopang bisnis data.