Lebarkan Sayap Bisnis, Astra International Garap Sektor Properti

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna melebarkan sayap bisnisnya, PT Astra International Tbk (ASII) meluncurkan lini bisnis ke tujuh yang bergerak di sektor bisnis properti.

Lini bisnis ketujuh ini melengkapi enam lini bisnis Astra saat ini yakni otomotif, jasa keuangan, alat berat dan pertambangan, agribisnis, infrastruktur, logistik dan lainnya serta teknologi informasi.

Turut hadir dalam acara grand launching tersebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Presiden Direktur Astra International Prijono Sugiarto.

Prijono mengatakan, Astra harus berkembang untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia.

Dengan itu, lini bisnis properti dipilih Astra untuk memenuhi sektor properti masyarakat Indonesia. 

"Ini wujud kami untuk mengimplementasikan next level dan next landscape lini bisnis kami, karena kami sadar bahwa Astra harus berkembang untuk kebutuhan bangsa ini," ungkapnya dalam acara Grand Launching Lini Bisnis ke tujuh Astra di Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Prijono menjelaskan, proyek properti sudah dimulai sejak tiga tahun lalu, hal ini ditandai dengan membangun Menara Astra di kawasan Sudirman yang disebut Menara Astra. 

"Di sana ada 47 lantai di bagian depan, kemudian di belakang ada tiga tower residence, berdiri di atas tanah 2,4 hektare dengan biaya Rp 8 triliun. Kami yakin bisa mewujudkan kebutuhan papan masyarakat Indonesia, karena Indonesia sedang membangun," ujar Prijono.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono berharap PT Astra International Tbk (Astra) ikut mengembangkan hunian berimbang.

Hal ini dilakukan untuk memberikan sarana hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya berharap Astra bisa terus berkembang dengan bisnis barunya, namun juga tetap memperhatikan kebutuhan untuk masyarakat menengah ke bawah," ujar Basuki.

Basuki menjelaskan, pemerintah dan kalangan swasta perlu bersinergi dalam membangun hunian bagi masyarakat kelas bawah.

"Kalau kita mau jalan cepat ya jalan sendiri. Kalau mau jalan jauh mari bersama. Saya maunya jalan jauh dan cepat, jadi kita harus kerja sama untuk sediakan papan yang layak untuk rakyat Indonesia," tambahnya.

Salah satu instrumen untuk mengontrol pelaksanaan hunian berimbang, lanjut Basuki, adalah lewat mekanisme perizinan.

Basuki menyadari selama 70 tahun merdeka, kebutuhan masyarakat berupa hunian belum terpenuhi maksimal.