Infrastruktur dan Properti Bakal Genjot Konstruksi di 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi) memperkirakan sektor konstruksi akan tumbuh siginifikan di 2017. Pasalnya, pemerintah masih menjadikan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan tahun depan.

Sekretaris Jenderal Gapensi, Andi Rukman Karumpa mengatakan, kontribusi sektor konstruksi tahun ini bisa mencapai hingga 16 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dengan catatan, pertumbuhan ekonomi kuartal IV dapat mencapai 5 persen ke atas. "Kita harapkan bisa 16 persen sehingga tersedia optimisme untuk tahun depan," ujar Andi dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (18/11/2016).

Menurut Andi, tumbuhnya sektor ini ditopang oleh eksekusi dan realisasi proyek-proyek pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun melalui Badan Usaha Milik Negara dan kerjasama pemerintah dengan swasta.

"Ada banyak proyek-proyek yang mangkrak, kembali dihidupkan pemerintah. Ini positif bagi industri konstruksi," tutur Andi.

Selain itu, ada optimisme juga di industri properti dan ini akan berdampak positif bagi industri konstruksi tahun depan. Andi mengatakan, industri properti yang diprediksi tumbuh 10 persen hingga 15 persen pada 2017.

Hal tersebut didorong oleh menguatnya kelas menengah dan dampak dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tahun depan.

"Ada dorongan investasi yang besar di properti sebab tax amnesty ini," ucap Andi.

Meski demikian, Andi mengingatkan agar pemerintah terus menjaga konsistensi serapan anggaran negara agar memperkuat sisi permintaan dan supply dari perekonomian nasional.

Pagu Anggaran

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah memastikan pagu belanja infrastruktur pada APBN 2017 ditetapkan sebesar Rp 387,3 triliun yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan laut, jalur kereta api dan terminal penumpang.

"Anggaran untuk belanja infrastruktur ini meningkat Rp 40,8 triliun dari pagu RAPBN 2017 yang dialokasikan sebesar Rp 346,6 triliun," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan pagu belanja infrastruktur ini akan terbagi untuk infrastruktur ekonomi sebesar Rp 377,8 triliun, infrastruktur sosial Rp 5,5 triliun dan dukungan infrastruktur sebesar Rp 4,1 triliun.

"Belanja ini akan disalurkan baik langsung melalui Kementerian Lembaga atau melalui institusi yang ditugaskan untuk menaikkan kemampuan sektor swasta untuk membangun infrastruktur seperti Dana Dukungan Tunai Infrastruktur (Viability Gap Fund/VGF)," katanya.

Rincian penyaluran pagu belanja infrastruktur adalah untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 98,8 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 42,1 triliun, Kementerian Pertanian Rp 2,7 triliun dan Kementerian ESDM Rp 3,6 triliun.

Untuk VGF termasuk dana cadangannya Rp 0,3 triliun, belanja hibah Rp 2,2 triliun, dana alokasi khusus Rp 32,3 triliun, perkiraan dana desa untuk infrastruktur Rp 24 triliun dan perkiraan dana transfer umum untuk infrastruktur Rp 124 triliun.

"Untuk mendukung pembangunan infrastruktur, dana transfer umum pada 2017 minimal 25 persen akan dialokasikan untuk infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan pelayanan publik dan ekonomi," ujar Sri Mulyani.

Kemudian untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahaan (FLPP) Rp 9,7 triliun, penyertaan modal negara kepada BUMN Rp 7,2 triliun dan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) untuk penyediaan tanah Rp 20 triliun.

"Secara keseluruhan, anggaran infrastruktur meningkat dari APBNP 2016 sebesar Rp 317,1 triliun maupun RAPBN 2017 sebanyak Rp 346,6 triliun, karena adanya peningkatan earmark dari dana transfer umum yang cukup besar," ujar Sri Mulyani.