Dana Bergulir Kemenkop Bidik Penyaluran di Daerah Transmigrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM tengah membidik penyaluran dana bergulir untuk daerah transmigrasi.

Dengan itu, LPDB menjadikan Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai salah satu mitra strategis dalam menyalurkan dana bergulir. 

Terutama, kepada pelaku koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM), khususnya di daerah transmigrasi.

Adapun kerja sama itu kedua lembaga tersebut diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman di kantor LPDB, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Hadir dalam penandatangan MoU tersebut diantaranya, Direktur Utama LPDB Kemas Danial, Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa dan PDTT Roosari Tyas Wardani, Direktur Pengembangan Usaha Transmigrasi Titi Wahyuni, Plt Direktur Promosi dan Kemitraan Heryanto.

"MoU ini sangat tepat sekali, apalagi kita tahu transmigrasi mempunyai UKM binaan, mudah-mudahan ke depan bisa jadi strategic partner kami dalam menyalurkan dana bergulir kepada KUKM," ujar Kemas di Jakarta, Senin (21/11/2016).

Kemas mengatakan mitra strategis sangat diperlukan khususnya untuk menyasar daerah tertinggal. Selanjutnya setelah kerjasama ini LPDB akan memberikan bantuan penyaluran modal bagi pelaku KUKM di daerah tersebut.

Sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan LPDB berdasarkan hasil rekomendasi dari Kemendes PDTT.

"Di daerah tertinggal lainnya, kalau ada badan hukum tidak ada masalah, kerja sama ini berarti mengikat emosional dengan kita, jadi ada keseriusan untuk bantu KUKM di daerah tertinggal," katanya.

Dia berharap dengan kerja sama ini dapat menggairahkan semangat kerja pelaku KUKM sehingga ekonomi di daerah bisa tumbuh lebih cepat. Dengan demikian kemiskinan dapat diatasi dan angka pengangguran dapat ditekan.

"Apabila kita ingin pertahankan maka KUKM inilah yang akan jadi ujung tombak, bukan konglomerat tapi KUKM inilah akan jadi tulang punggung ekonomi Indonesia ke depan," lanjut Kemas.

Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes dan PDTT Roosari Tyas Wardani mengungkapkan semangat pelaku UKM di daerah transmigrasi sangat besar, namun belum didukung dengan perkuatan modal.

Untuk itu kerjasama dengan LPDB ini dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengatasi kendala yang dihadapi, apalagi bunga kredit bank sangat tinggi sehingga sulit dijangkau oleh pelaku UKM.

"Semoga dari kerja sama ini bisa memberikan manfaat untuk peningkatan ekonomi di kawasan transmigrasi," ucap Roosari.

Dari data Kemendesa PDTT total ada 621 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia, namun ada 214 kawasan yang perlu perhatian pemerintah karena pengembangan ekonominya melambat.

Sedangkan 104 daerah transmigrasi sudah berhasil menjadi daerah kabupaten sendiri, serta dua menjadi ibu kota provinsi yakni Mamuju, Provinsi Sulbar dan Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara.

Roosari mengatakan potensi UKM di kawasan transmigrasi sangatlah besar, akan tetapi modal dan sumber daya manusia menjadi kendala.

Karena itu selain bantuan modal, juga yang dibutuhkan adalah pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM. Dalam hal ini ia mengusulkan kerja sama dengan melibatkan lembaga terkait.

"Kapasitas SDM-nya belum merata maka perlu bagaimana mengambangkan tata kelola khususnya pendanaan harus dipertanggungjawabkan secara baik sehingga perlu ada peningkatan pelatihan," katanya.