Kerja Sama Antar-parlemen Perlu Dilakukan untuk "Recovery Asset" yang Dikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR yang juga Presiden GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption) Fadli Zon menyerukan pentingnya kerja sama parlemen antarnegara dalam memperlancar proses asset recovery atau pengembalian aset.

Asset recovery telah menjadi agenda utama dalam isu pemberantasan korupsi di tingkat global. Komitmen global ini tertuang di dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), di mana Pengembalian Aset merupakan salah satu prinsip mendasar di dalam UNCAC.

Di bawah kerangka UNCAC, negara yang telah meratifikasinya, berkewajiban untuk merumuskan kebijakan domestik yang mendukung proses asset recovery.

"Banyak aset hasil korupsi yang seringkali berasal dari negara negara berkembang, disimpan di negara-negara safe haven. Ironisnya, rata-rata negara safe haven kemudian tidak memperkenankan untuk memberikan informasi mengenai data kepemilikan aset yang disimpan di negaranya, meskipun sudah ada ketentuan multilateral yang mengaturnya. Sehingga upaya pengembalian aset merupakan satu proses yang sangat kompleks," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (3/12/2016).

Fadli Zon mengungkapkan, setidaknya ada 3 tantangan utama dalam upaya pengembalian aset/asset recovery. Pertama, yaitu adanya perbedaan kerangka hukum antar negara. Kedua, yaitu masih minimnya keterampilan teknis serta sumber daya yang dimiliki oleh negara dalam upaya pengembalian aset. Ketiga, yang juga tidak kalah penting adalah lemhanya political will dan trust antar negara.

Sebagai President GOPAC, Fadli Zon menyampaikan bahwa anggota parlemen memiliki peran penting dalam menangani hambatan asset recovery.

Pertama, dengan peran legislasinya anggota parlemen dapat mendorong penguatan kerangka hukum domestik dalam mendukung asset recovery.

Kedua, yang juga sangat fundamental adalah meningkatkan political will serta membangun mutual trust antar negara. Hal ini menjadi sangat penting sebab, meskipun negara-negara sudah terikat pada kesepakatan multilateral, tetapi sering kali terhambat di level bilateral.

Fadli Zon diundang dalam 17th International Anti Corruption Conference yang berlangsung di Panama 1-4 Desember 2016.

IACC adalah forum global yang menjadi wadah bagi anggota parlemen, kepala negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk bersama-sama berperan dalam melawan korupsi. Sejak berdirinya di tahun 1983, IACC setiap dua tahunnya menyelenggarakan konferensi di negara yang berbeda-beda.

Peserta yang hadir antara 800-2.000 orang dan berasal lebih dari 135 negara di seluruh dunia. Konferensi kali ini adalah konferensi ke-17 yang mengangkat tema Time for Justice: Equity, Security, Trust.