Masalah Klasik Sebabkan Harga Buah Lokal Mahal

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan harga buah lokal masih menjadi tantangan berat untuk pemerintah. Selain harga yang mahal, buah lokal juga mesti bersaing dengan buah impor dari negara lain.

Selain persoalan harga, persoalan daya tarik, hingga kualitas menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli buah.

Kepala Bidang Keamanan Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) Islana Ervandiari mengatakan, persoalan mahalnya harga buah karena panjangnya rantai distribusi penjualan.

"Kami berusaha memutus rantai distribusi. Memang betul karena distribusi terlalu panjang, contohnya jeruk dari Brastagi. Kalau nggak salah Rp 5.000 sampai Rp 10 ribu per kg di petaninya. Sampai Jakarta bisa Rp 40 ribu rantai pasok terlalu panjang," ujarnya dalam acara YLKI 'Menyoal Keamanan pada Buah Segar' di Cikini Jakarta, Senin (5/12/2016).

Dia menjelaskan, bukan hanya persoalan panjangnya distribusi yang jadi permasalahan. Tetapi juga persoalan pengembangan buah khas daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kedua jeruk Brastagi hanya bisa ditanam di Brastagi. Tidak bisa tanam di Jakarta. Jadi orang Jakarta yang mau makan jeruk Brastagi harus didatangkan dari Brastagi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi berharap agar akses masyarakat terhadap buah perlu ditingkatkan, agar konsumsinya pun meningkat.

"Panjangnya rantai distribusi, alhasil harga pun berpengaruh menjadi sangat mahal. Konsumen buah pun bisa jadi enggan beli, dan dapat beralih ke konsumsi yang lain, lebih murah tapi tidak sehat, seperti rokok," ucapnya.

Pihaknya juga mendorong agar pemerintah bersungguh-sungguh untuk mangkas rantai distribusi.

"Rekomendasi YLKI adalah memutus rantai distribusi yang panjang. Karena dari hulu sampai diterima konsumen ada sembilan rantai distribusi yang jadi sangat mahal dan kualitas menurun," paparnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2013, pengeluaran rumah tangga dalam negeri untuk konsumsi buah segar hanya sebesar 2,33 persen dari total pengeluaran untuk makanan sebesar 13,11 persen.

Sementara dari aspek hulunya, YLKI menilai saat ini pemerintah belum berpihak pada petani buah.

"Pemerintah belum beri keberpihakan kepada petani buah, di hulunya. Di negara asing, pemerintahannya memberikan bantuan dalam proses produksi," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan insentif, mulai dari mudahnya memperoleh pupuk dan benih buah kualitas unggul.

Dibarengi dengan perbaikan rantai distribusi agar buah lokal mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri.