Presiden: Fokus Investasi Substitusi Impor

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden RI Joko Widodo meminta kabinetnya, khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk mencapai target investasi tahun depan sebesar Rp 670 triliun, meningkat dibandingkan target tahun ini yang sebesar Rp 594,5 triliun.

Jokowi juga meminta BKPM untuk dapat mencapai target investasi 2018 sebesar Rp 840 triliun. Jokowi berharap kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan bisa mencapai 45 persen.

"Apa yang harus difokuskan untuk investasi? Selalu saya sampaikan bahwa substitusi barang-barang impor harus menjadi konsentrasi kita," kata Jokowi dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Selain fokus pada investasi substitusi barang-barang impor, Jokowi juga minta agar investasi untuk megaproyek menjadi perhatian khusus. Investasi di megaproyek diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jokowi dalam kesempatan itu mengaku, saat ini menarik investasi memang sangat sulit. Namun, kondisi ini tidak hanya dialami oleh Indonesia.

Dalam berbagai agenda pertemuan dengan pemimpin negara-negara lain, Jokowi juga mendengar keluhan sama, perekonomian yang lesu dan susahnya menarik investasi.

"Tetapi saya yakin, dengan perubahan kebijakan yang kita lakukan, investasi saya yakin akan masuk ke negara kita, baik yang petrochemical, minyak dan gas, (serta) pembangkit listrik," kata Jokowi.

Sebagai informasi, pemerintah telah mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi, yang fokus pada deregulasi dan debirokratisasi untuk, salah satunya, menarik investasi.

Ditemui di sela-sela seminar, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sepakat investasi substitusi impor perlu menjadi fokus perhatian.

"Yang masih banyak impor di energi. Di pangan, gula kita masih impor, garam juga masih impor. Kemudian tekstil juga banyak impor," kata Enggartiasto.

Lebih jauh dia mengatakan, investasi substitusi impor ini menjadi langkah untuk meningkatkan produksi dan industri dalam negeri.

Sebab, Indonesia juga tidak mungkin menutup keran impor sebagai konsekuensi dari aturan World Trade Organization.