Indonesia Masih Sulit Lepas dari Pengaruh Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk tidak menjadikan nilai tukar dollar Amerika Serikat (AS) sebagai tolok ukur kondisi fundamental ekonomi dalam negeri.

Menurut Presiden, tolok ukur ekonomi Indonesia seharusnya diukur dari nilai tukar mata uang negara mitra dagang terbesar.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, perdagangan bilateral antarnegara sulit lepas dari pengaruh dollar AS. Apalagi, dollar AS masih menjadi referensi utama mata uang setiap negara.

"Itu tidak mudah juga, harus ada persiapan khusus antarnegara satu dan yang lain," ujar Darmin saat menghadiri acara Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia di Jakarta, Selasa (6/12/2016).

Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga telah memiliki perjanjian khusus dengan Pemerintah China, yaitu Billateral Currency Swap Agreement (BSCA).

Perjanjian itu bertujuan untu‎k meningkatkan aktivitas perdagangan antar kedua negara dengan menggunakan mata uang renminbi.

"Jadi seperti dengan Tiongkok. BI pun juga sudah punya arrangement," terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menurut Jokowi, seharusnya tolak ukur fundamental ekonomi RI diukur dari mata uang mitra dagang terbesar. Jangan selalu tolak ukurnya ke dollar AS.

"Kurs rupiah dan dolar bukan lagi tolak ukur yang tetap. Seharusnya yang relevan dengan mitra dagang kita, misal kalau mitra dagang kita Jepang ya harusnya Yen," ucap Jokowi.

Amerika Serikat pun kata Jokowi nantinya relatif tidak peduli dengan konsekuensi aksinya terhadap negara lain. Kurs dollar AS diprediksikan akan semakin menguat sehingga tidak mencerminkan fundamental perekonomian tanah air.

"Ini yang saya tangkap, kurs dolar semakin mencerminkan antisipasi pasar bahwa perekonomian AS akan menguat lagi dan dollar akan melonjak. Artinya, bahwa kurs rupiah terhadap dollar AS semakin tidak mencerminkan fundamental ekonomi kita," tandas
Jokowi.

(Baca:  Jokowi Minta Nilai Tukar Rupiah Diukur Juga Pakai Yuan)