Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Swasta Boleh Layani Penyeberangan ke Kepulauan Seribu

Kompas.com - 03/01/2017, 21:45 WIB
Achmad Fauzi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tetap memperbolehkan operator kapal swasta untuk beroperasi melayani angkutan penyeberangan penumpang dari Muara Angke ke Kepulauan Seribu.

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai mengunjungi Pelabuhan Kali Adem Muara Angke, Jakarta Utara, Selasa (3/1/2017).

"Kita ingin kapal swasta ini tetap eksis, tetapi dengan klasifikasi baru dan syarat-syarat baru. Ketentuannya nanti Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang menetapkannya," ujar Budi Karya.

Budi Karya menerangkan, nantinya tidak ada perbedaan pengoperasian antara PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (Pelni), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan swasta.

Menurut dia, ketiga operator itu bisa dapat bersama-sama mengoperasikan angkutan kapal penyeberangan dari Muara Angke ke Kepulauan Seribu, salah satunya Pulau Tidung.

"Jadi kapal swasta masih bisa beroperasi. Nanti semuanya sama-sama beroperasi," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dirinya bakal menugaskan PT Pelayaranan Nasional Indonesia (Persero) (Pelni) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai operator transportasi penyeberangan ke Kepulauan Seribu.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan transportasi penyeberang ke Kepulauan Seribu. Selama ini, transportasi penyeberangan kapal masih dipegang oleh swasta.

"Yang ingin saya sampaikan di tempat tersebut kita akan tingkatkan dengan menunjuk Pelni dam ASDP untuk menggantikan transportasi penyeberangan," ujar Budi Karya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Berjejaring dan Berkomunitas, Kiat Sukses Sipetek dan Super Roti agar UMKM Go Global

Berjejaring dan Berkomunitas, Kiat Sukses Sipetek dan Super Roti agar UMKM Go Global

Whats New
Pajak Inflasi dalam Kolapsnya Mata Uang Zimbabwe

Pajak Inflasi dalam Kolapsnya Mata Uang Zimbabwe

Whats New
Lowongan Kerja Nakhoda Kapal Pelni, Usia Maksimal 58 Tahun

Lowongan Kerja Nakhoda Kapal Pelni, Usia Maksimal 58 Tahun

Work Smart
IHSG Diprediksi Melemah Hari Ini, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Melemah Hari Ini, Simak Rekomendasi Sahamnya

Earn Smart
Simak, 4 Instrumen untuk Maksimalkan Tabungan dari Gaji Bulanan

Simak, 4 Instrumen untuk Maksimalkan Tabungan dari Gaji Bulanan

Earn Smart
'Face Recognition' Kian Banyak Diadopsi Perusahaan untuk Presensi Pegawai

"Face Recognition" Kian Banyak Diadopsi Perusahaan untuk Presensi Pegawai

Work Smart
Bea Cukai Pastikan Pengiriman Jenazah dari Luar Negeri Tidak Dikenakan Bea Masuk

Bea Cukai Pastikan Pengiriman Jenazah dari Luar Negeri Tidak Dikenakan Bea Masuk

Whats New
'Startup' Gapai Dapat Pendanaan Awal Rp 16 Miliar, Ingin Bantu Pekerja RI Berkarier di Kancah Global

"Startup" Gapai Dapat Pendanaan Awal Rp 16 Miliar, Ingin Bantu Pekerja RI Berkarier di Kancah Global

Work Smart
[POPULER MONEY] Kementerian BUMN Bakal Terapkan Sistem Kerja 4 Hari Seminggu | Harga Cabai Rawit Merah Naik

[POPULER MONEY] Kementerian BUMN Bakal Terapkan Sistem Kerja 4 Hari Seminggu | Harga Cabai Rawit Merah Naik

Whats New
Gelar Jakarta International Marathon 2024, BTN Siapkan Total Hadiah Rp 3 Miliar

Gelar Jakarta International Marathon 2024, BTN Siapkan Total Hadiah Rp 3 Miliar

Whats New
Cara Cetak Rekening Koran BNI secara Online dan Offline

Cara Cetak Rekening Koran BNI secara Online dan Offline

Spend Smart
12 Cara Bayar Tagihan IndiHome lewat HP

12 Cara Bayar Tagihan IndiHome lewat HP

Spend Smart
Simak Cara Transfer OVO ke DANA dan GoPay

Simak Cara Transfer OVO ke DANA dan GoPay

Spend Smart
Simak Cara Daftar Shopee Affiliate dan Syaratnya

Simak Cara Daftar Shopee Affiliate dan Syaratnya

Whats New
Kenaikan PPN 12 Persen pada 2025 Dinilai Perlu Dikaji Ulang

Kenaikan PPN 12 Persen pada 2025 Dinilai Perlu Dikaji Ulang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com