92 Persen PNBP dari Pengurusan Surat Kendaraan Kembali ke Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meyakini, Polri mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seiring kenaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan.

Nantinya, dana yang termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu akan dikembalikan oleh Kemenkeu kepada Polri untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

"Untuk Kepolisan, dari total penerimaan PNBP-nya, 92 persen itu dipergunakan oleh Polri untuk peningkatan pelayanan PNBP," ujar Ditjen Anggaran Kemenkeu Askolani di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/1/2017).

Sementara itu, sisanya, kata Askolani, sebesar 8 persen dari hasil PNBP Polri akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nantinya dana itu bisa digunakan untuk tambahan pembiayaan belanja pemerintah.

"Bisa untuk dana pendidikan, dana kesehatan, termasuk mungkin juga yang lain-lain," kata ia.

Selain itu, Kemenkeu juga yakin Polri memiliki niat baik untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, temasuk berupaya keras menghapus praktik pungutan liar (pungli) yang kerap menjadi penyakit birokrasi.

Tahun ini, Polri memiliki target PNBP mencapai Rp 7,4 triliun di dalam APBN 2017. Angka tersebut lebih besar dari realisasi PNBP Rp 5,3 triliun pada 2016. Seperti diketahui Polri baru saja menaikan biaya pengurusan surat-surat kendaraan antara lain pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada 6 Januari 2017.

Keputusan itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam peraturan baru tersebut, terdapat penambahan tarif pengurusan, antara lain pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan surat izin serta STNK lintas batas negara.

Besaran kenaikan biaya kepengurusan surat-surat kendaraan ini naik dua sampai tiga kali lipat.

Misalnya, untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, pada peraturan lama hanya membayar Rp 50.000, peraturan baru membuat tarif menjadi Rp 100.000. Untuk roda empat, dari Rp 75.000 menjadi Rp 200.000.

Kenaikan cukup besar terjadi di penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan (mutasi). Roda dua dan tiga yang sebelumya dikenakan biaya Rp 80.000, dengan peraturan baru ini, akan menjadi Rp 225.000.

Adapun untuk kendaraan roda empat yang sebelumnya Rp 100.000 kini dikenakan biaya Rp 375.000 atau meningkat tiga kali lipat.