Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepanjang 2017, Pemerintah Tambah Dana Bergulir untuk UMKM

Kompas.com - 09/01/2017, 17:13 WIB

KOMPAS.com - Pemerintah menambah dana bergulir untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sepanjang 2017 hingga Rp 1,5 triliun. Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM (KUMKM), dana sebesar itu untuk membidik 120.292 UMKM mitra di seluruh Indonesia melalui 586 mitra yang terdiri dari koperasi dan non-koperasi.

Direktur Utama LPDB-KUKM Kemas Danial dalam siaran persnya hari ini mengatakan bahwa pada sepanjang 2016, dana bergulir yang terserap mencapai Rp 1,05 triliun. "LPDB juga telah mencairkan dana bergulir yang diproses tahun 2015 (carry over) sebesar Rp 845,4 miliar", jelas Kemas.

LPDB telah menyalurkan dana bergulir kepada mitranya yakni koperasi dan UKM sejak awal 2008 hingga 31 Desember 2016, sebesar Rp 8,08 triliun. Seluruh dana itu disalurkan kepada 965.685 UMKM melalui 4.251 mitra di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, LPDB juga mencatat akumulasi realisasi pendapatan sejak 2007 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 1,12 triliun. "Dari realisasi akumulasi pendapatan tersebut, LPDB berhasil membukukan surplus sebesar Rp 625,89 miliar atau 55,83 persen dari total pendapatan yang diperoleh", ucap Kemas.

Tenaga kerja

KOMPAS/ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN Berbagai macam kerajinan tangan mulai dipajang di Bale Mangu, kompleks Kepatihan,Yogyakarta, Senin (28/1/2013) pagi. Dalam rangka mempromosikan produk kreatif, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi DI Yogyakarta bersama Dewan Kerajinan Nasional DI Yogyakarta menggelar pameran kerajinan selama setahun di Bale Mangu. Sekitar 70-100 usaha kecil menengah akan terlibat dalam pameran panjang ini.

Catatan LPDB juga menunjukkan bahwa bahwa penyerapan tenaga kerja melalui penyaluran dana bergulir hingga 31 Desember 2016 telah mencapai 1.759.608 orang.

Untuk tahun anggaran 2017, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada mitra khususnya dalam hal ini monitoring dan pengendalian pinjaman, Kemas mengatakan akan menambah tiga unit Satuan Tugas Monitoring Daerah (STMD) di Provinsi Bali, Kalimantan Timur, dan Sumatera Utara.

Sebelumnya, sudah ada dua STMD yakni di Surakarta untuk wilayah kerja Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan, STMD di Makassar untuk wilayah kerja Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Pada 2017 ini juga, LPDB akan membentuk direktorat syariah yang khusus menangani pengajuan pinjaman dengan pola syariah. Penyaluran dana bergulir dengan pola syariah sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak Rp 1,48 triliun atau sebesar 18,31 persen dari total penyaluran dana bergulir sebagaimana disebutkan di atas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Migas Elnusa Bakal Tebar Dividen Rp 201 Miliar

Emiten Migas Elnusa Bakal Tebar Dividen Rp 201 Miliar

Whats New
Kewajiban Sertifikat Halal bagi UMKM Ditunda hingga 2026

Kewajiban Sertifikat Halal bagi UMKM Ditunda hingga 2026

Whats New
BW Digital dan Anak Usaha Telkom Bangun Sistem Komunikasi Kabel Laut Hubungkan Australia, RI, Singapura

BW Digital dan Anak Usaha Telkom Bangun Sistem Komunikasi Kabel Laut Hubungkan Australia, RI, Singapura

Whats New
Garuda Indonesia Hentikan Sementara Operasional Pesawat yang Alami Insiden Mesin Terbakar

Garuda Indonesia Hentikan Sementara Operasional Pesawat yang Alami Insiden Mesin Terbakar

Whats New
IHSG Diperkirakan Akan Melemah, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diperkirakan Akan Melemah, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Ditopang Data Inflasi AS, Wall Street Berakhir di Zona Hijau

Ditopang Data Inflasi AS, Wall Street Berakhir di Zona Hijau

Whats New
Masih Terkendali, Inflasi AS Bulan April Turun Jadi 3,4 Persen

Masih Terkendali, Inflasi AS Bulan April Turun Jadi 3,4 Persen

Whats New
Fitch Ratings Proyeksi Defisit Anggaran Pemerintahan Prabowo-Gibran Melebar Dekati 3 Persen

Fitch Ratings Proyeksi Defisit Anggaran Pemerintahan Prabowo-Gibran Melebar Dekati 3 Persen

Whats New
RI Raup Rp 14,8 Triliun dari Ekspor Tuna, Pemerintah Harus Jaga Populasinya

RI Raup Rp 14,8 Triliun dari Ekspor Tuna, Pemerintah Harus Jaga Populasinya

Whats New
OJK Sebut Porsi Pembiayaan Kendaraan Listrik Baru 0,01 Persen

OJK Sebut Porsi Pembiayaan Kendaraan Listrik Baru 0,01 Persen

Whats New
Rencana Merger XL Axiata dan Smartfren Masuk Tahap Evaluasi Awal

Rencana Merger XL Axiata dan Smartfren Masuk Tahap Evaluasi Awal

Whats New
[POPULER MONEY] 2.650 Pekerja Pabrik di Jabar Kena PHK dalam 3 Bulan Terakhir | Percikan Api Bikin Penerbangan Haji Kloter 5 Makassar Balik ke Bandara

[POPULER MONEY] 2.650 Pekerja Pabrik di Jabar Kena PHK dalam 3 Bulan Terakhir | Percikan Api Bikin Penerbangan Haji Kloter 5 Makassar Balik ke Bandara

Whats New
Mesin Pesawat Garuda Terbakar Usai 'Take Off', Kemenhub Lakukan Inspeksi Khusus

Mesin Pesawat Garuda Terbakar Usai "Take Off", Kemenhub Lakukan Inspeksi Khusus

Whats New
Apa Itu Saham Syariah? Simak Pengertian dan Karakteristiknya

Apa Itu Saham Syariah? Simak Pengertian dan Karakteristiknya

Earn Smart
Simak 3 Tips Melunasi Pinjaman Online secara Efektif

Simak 3 Tips Melunasi Pinjaman Online secara Efektif

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com