Serikat Pekerja Persoalkan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Tanpa Keahlian

JAKARTA, KOMPAS.com — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) keberatan dengan hadirnya tenaga kerja asing (TKA) yang memiliki keahlian minim.

"Yang kami permasalahkan unskilled worker atau dikenal dengan buruh kasar, di Pulogadung ada enam perusahaan, di Tangerang empat perusahaan, Bogor, Karawang, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Batam, juga ada TKA China ilegal," ujar Presiden KSPI Said Iqbal usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Dengan berbagai hasil temuan KSPI di berbagai wilayah tersebut, KSPI mengusulkan kepada Komisi IX DPR untuk membuat panitia khusus (pansus) terkait penanganan TKA ilegal. "Menurut kami, perlu dibentuk pansus TKA China ilegal atau unskilled worker," ujar Said.

Dia menambahkan, berbagai temuan KSPI akan menjadi bahan untuk pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersamaan dengan aksi serentak di berbagai provinsi di Indonesia.

"Data untuk bahan 30 Januari 2017 (mengajukan) gugatan warga negara karena kami tenaga lokal terancam dengan keberadaan TKA China ilegal. Kemudian, kami akan aksi 6 Februari 2017 secara besar-besaran di Istana dan 20 provinsi lain," paparnya.

"Tenaga kerja asing di Indonesia itu boleh dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 dan sudah ada UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang PMA. Yang jadi masalah, masuknya TKA China berbarengan dengan kedatangan tenaga kerja yang ilegal atau unskilled," ujarnya.

Menurut dia, persoalan TKA ilegal masuk ke Indonesia bermula dari kebijakan bebas visa yang diterapkan oleh Indonesia pada 169 negara.

"Bebas visa itu pintu masuk atas nama wisatawan kemudian bekerja. Itu ditemukan media dan KSPI. Bebas visanya harus distop, khususnya China," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, TKA asal China sebanyak 21.271 orang di sektor konstruksi, industri, jasa, dan pertanian.

Sampai Desember 2016 ada 673 TKA bermasalah dan 587 orang tanpa identitas, dan sisanya 86 orang bermasalah terkait penyalahgunaan izin, seperti penyalahgunaan jabatan, lokasi, dan domisili.