Penunjukan Pelabuhan Tanjung Priok Jadi Hub Tidak Ubah Peraturan

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II Elvyn G Masassya menyatakan, penunjukan Pelabuhan Tanjung Priok jadi hub internasional tidak akan mengubah peraturan yang ada. 

Sebagaimana diketahui, penunjukan Pelabuhan Tanjung Priok itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmen) Nomor 901/2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). 

Menurut Elvyn, penunjukan tersebut juga tidak mengubah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2011 mengenai penetapan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub internasional.

Sebab, kata dia, penunjukan Pelabuhan Tanjung Priok menjadi hub internasional bersifat sementara. 

"Ini tidak mengubah pepres itu. Perpres itu tetap berjalan. Kuala Tanjung tetap sebagai hub internasional. Kepmen ini mengatakan, Tanjung Priok sebagai international hub hanya saat ini karena kapasitas dan fasilitasnya memadai. Jadi, bukan mengambil alih Kuala Tanjung," ujar Elvyn saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Senin (30/1/2017). 

Elvyn mengatakan, penunjukan Pelabuhan Tanjung Priok juga dikarenakan belum selesainya pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung. 

Dengan demikian, dengan kapasitas dan peralatan yang lengkap, Pelabuhan Tanjung Priok telah siap untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor. 

"Pelabuhan Kuala Tanjung itu hakikatnya tetap sebagai hub. Namun, implementasinya, Kuala Tanjung kan masih dibangun. Sementara itu masih belum selesai, Tanjung Priok ini bisa diperankan sebagai hub saat ini karena memiliki kapasitas, kedalaman, peralatan, dan juga hubungan dengan para pemilik barang dan shipping line," tandasnya. 

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang telah ditetapkan pada 30 Desember 2016.

Dengan diberlakukannya keputusan tersebut, Keputusan Menteri Perhubungan KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 745 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

RIPN tersebut juga menjelaskan kebijakan pemerintah yang menetapkan fungsi Pelabuhan Tanjung Priok (bersama dengan Pelabuhan Patimban secara komplementer) sebagai pelabuhan hub internasional peti kemas adalah langkah tepat. 

Hal tersebut dikarenakan adanya skenario pengembangan pelabuhan hub internasional yang diperkirakan akan meningkatkan mode share angkutan laut sebesar 6,42 persen atau sekitar 0,30 persen dari kondisi existing. 

Terlebih lagi, pelabuhan tersebut memiliki posisi sentral dalam pengembangan tol laut, terutama dalam menyediakan waktu serta biaya pelayaran yang rendah yang berkontribusi meningkatkan efisiensi biaya logistik nasional.