Wilayah Kerja Migas Tak Laku, ESDM Tawarkan dengan Kontrak Bagi Hasil Kotor

JAKARTA, KOMPAS.com – Pada tahun ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menawarkan wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) konvensional, yang tak laku dalam lelang tahun lalu.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja optimistis, lelang kali ini tidak akan sepi peminat. Pasalnya, pihaknya akan menawarkan, baik melalui penawaran langsung maupun penawaran reguler, wilayah kerja migas dengan skema kontrak bagi hasil kotor (gross split).

“Kan sekarang ada aturan gross split. Siapa tahu, dengan aturan yang baru ini, lebih menarik untuk hulu migas. Nanti kita tawarkan dengan skema gross split,” kata Wiratmaja di Jakarta, Senin (30/1/2017).

Pada tahun lalu, Kementerian ESDM melelang sebanyak 14 wilayah kerja konvensional, terdiri dari tujuh wilayah kerja dilelang melalui penawaran langsung, dan tujuh wilayah kerja lainnya melalui penawaran umum.

Sebanyak tujuh wilayah kerja yang ditawarkan langsung yakni Blok Bukit Barat, Batu Gajah Dua, Kasongan Sampit, Ampuh, Ebuny, Blok Onin serta West Kaimana. Sedangkan tujuh wilayah kerja yang ditawarkan umum yaitu South CPP, Suremana I, SE Mandar, North Arguni, Kasuri II, Manakarra Mamuju, serta Oti.

Wiratmaja mengatakan, dari tujuh wilayah kerja yang ditawarkan langsung, ada empat yang mendapat minat dari investor. Sedangkan untuk penawaran umum, sejauh ini masih dalam proses.

“Tetapi dari 14 itu, yang kira-kira menang baru satu. Nanti kita lihat hasil evaluasinya,” kata Wiratmaja, tanpa menyebut pemenang lelang dan wilayah kerjanya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Direktur Indonesia Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah berharap wilayah kerja yang ditawarkan dengan skema gross split bukan hanya yang konvensional, tetapi juga lapangan migas nonkonvensional.