Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jepang Ajak Indonesia Kerja Sama Informasi Geospasial

Kompas.com - 20/02/2017, 12:52 WIB
Aprillia Ika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Jepang mengajak Indonesia untuk bekerja sama di bidang informasi geospasial dengan menggunakan Quasi-Zenith Satellite Positioning Systems (QZSS).

Hal ini disampaikan oleh Yoshitaka Shindo, anggota DPR Jepang yang juga mantan menteri ekonomi dan perdagangan Jepang pada pidatonya dalam acara The 12th Asia-Pacific Seminar in Indonesia, Senin (20/2/2017).

QZSS adalah sistem satelit dari Jepang yang harus menggunakan tiga satelit untuk mengoptimalkan informasi data, hingga tingkat akurasi lima sentimeter dari objek yang dicari.

Proyek ini akan selesai pada akhir tahun ini. Jepang sudah merintis kerja sama dengan Australia dan Singapura.

Di Australia, sistem informasi geospasial ini digunakan untuk mengoperasikan traktor untuk perkebunan. Di Singapura, diterapkan untuk sistem jalan berbayar electronic road pricing (ERP).

Sistem ini juga digunakan untuk memonitor tsunami dan dampaknya di Jepang.

"Di 2012, potensi bisnis dari informasi geospasial ini diestimasi mencapai 163 miliar dollar AS. Di 2020, pasarnya akan mencapai 513 miliar dollar AS," kata Shindo.

"Kami ingin mengajak semua pihak untuk memanfaatkan satelit untuk banyak hak," lanjut dia.

Hasanudin Abidin, Kepala Informasi Geospasial Indonesia, mengatakan bahwa saat ini sistem informasi geospasial belum dipakai secara maksimal.

Padahal dari survei lembaga ini, 92 persen aktivitas pemerintahan menggunakan informasi geospasial. Dari jumlah itu 65 persen merupakan informasi primer.

"Geospasial penting. Di Indonesia baru ada 92 perusahaan terkait geospasial. Di Singapura sudah ada 300 perusahaan. Bisa jadi pangsa pasar Indonesia yang besar akan dicaplok Singapura jika semua pihak tidak sadar arti penting informasi geospasial ini," kata dia.

Sebagai contoh, di Indonesia saat ini bisa jadi tol tidak terbangun karena ada beda data antara peta milik satu kementerian dengan badan lain.

Untuk mengatasinya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan program satu peta melalui Perpres nomor 9 tahun 2016. Diharapkan pada 2019 program ini sudah selesai.

Pada tahun lalu, badan informasi geospasial sudah menyelesaikan peta Kalimantan. Tahun ini di Sulawesi dan Sumatera. Tahun depan di Papua dan Maluku. Lalu, peta Jawa selesai pada 2019.

"Indonesia perlu bekerja sama dengan Jepang dalam pengembangan teknologi informasi serta sumber daya manusia di bidang informasi geospasial. Kerja sama sebelumnya sudah banyak namun perlu ditingkatkan," pungkas Hasanudin.

Halaman Berikutnya
Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com