Pelaku "Fintech" Tagih Komitmen OJK Kembangkan Bisnis Penyaluran Pinjaman

JAKARTA, KOMPAS.com – Para pelaku usaha layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan komitmennya dalam membangun bisnis peer-to-peer lending. Bisnis ini adalah kegiatan pinjam meminjam uang melalui fintech.

Menurut Wakil Ketua Aftech Indonesia Adrian Gunadi, para pelaku fintech saat ini menunggu realisasi komitmen OJK pasca diterbitkannya Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi lnformasi (LPMUBTl).

Aturan ini diterbitkan pada Desember 2016 Ialu. Sejak terbitnya aturan tersebut hingga kini belum terlihat perkembangan signifikan terkait jumlah perusahaan fintech yang mendapatkan izin usaha dari OJK.

Adrian menyebut pula, banyak perusahaan fintech yang kesulitan memperoleh informasi soal teknis pendaftaran peer-to-peer lending di OJK.

“Situasi ini menyulitkan para pelaku usaha dan berimbas pada kinerja perusahaan,” kata Adrian di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Padahal, imbuh Adrian, minat masyarakat terhadap layanan peer-to-peer lending yang disajikan fintech sangat besar. Hal ini terlihat dari tingginya ekspektasi masyarakat untuk dapat menggunakan layanan tersebut dari perusahaan fintech yang sudah mendaftar di OJK.

Oleh karena itu, Aftech Indonesia mengharapkan respon yang lebih serius dari OJK sebagai regulator agar mampu menciptakan ekosistem industri yang lebih kondusif bagi pertumbuhan pasar.

Per Maret 2017, baru tercatat sebanyak 27 perusahaan fintech dengan skema peer-to-peer lending dan crowdfunding yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi badan usaha.

Dari jumlah itu, hampir seluruhnya hanya menerima tanda bukti terima dokumen pendaftaran, namun belum menerima surat keterangan telah mendaftar. Ini dianggap sebagai penghambat bagi proses pengajuan izin usaha selanjutnya.

"Perusahaan-perusahaan tersebut juga kini sedang berusaha memenuhi aturan minimum permodalan yang ditetapkan regulator, yakni Rp 2,5 miliar untuk mengajukan perizinan. Saat mendaftar, perusahaan diwajibkan memiliki modal disetor minimal Rp 1 miliar untuk perusahaan fintech yang berbadan hukum perseroan, maupun koperasi," ungkap Adrian.

Saat ini pertumbuhan industri fintech peer-to-peer lending tumbuh pesat. Aftech lndonesia mencatat sedikitnya 157 perusahaan rintisan fintech yang saat ini beroperasi aktif di Indonesia, dengan nilai transaksi mencapai 18,64 miliar dollar AS, di mana 25 persennya bergerak di sektor pembiayaan.