"Money Changer" Perlu Diatur dan Diawasi, Ini Sebabnya

SEMARANG, KOMPAS.com - Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (Kupva) Bukan Bank atau yang akrab disebut money changer yang melayani penukaran dan jual beli valas diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI).

Mengapa money changer perlu diawasi dan diatur? Pada dasarnya, pengelolaan valas yang ada di Indonesia merupakan tugas bank sentral. Jika peredaran valas tidak dikelola dengan baik, maka dapat berdampak negatif terhadap nilai tukar rupiah. Selain itu, kegiatan perdagangan yang mencakup internasional seperti ekspor dan impor juga sangat berkaitan erat dengan valas. Lagi-lagi, kalau tidak terkelola dengan baik, kegiatan ekonomi akan terganggu.

"Nilai tukar rupiah akan terpengaruh kalau (valas) tidak terkelola dengan baik. Kegiatan ekonomi akan sangat berhubungan dengan valas, terutama ekspor dan impor," ujar Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri Brigjen Polisi Agung Setya pada acara Media Briefing Penertiban Kegiatan Penukaran Valuta Asing Tidak Berizin di Polda Jawa Tengah, Rabu (29/3/2017).

Agung menjelaskan, apabila nilai tukar rupiah melemah yang salah satunya disebabkan pengelolaan valas yang kurang baik, maka devisa juga akan tergerus.

Saat ini cadangan devisa Indonesia sudah mencapai 119 miliar dollar AS. Menurut Agung, apabila nilai tukar rupiah terdepresiasi, maka devisa yang terkuras dalam sebulan bisa mencapai kisaran 4 miliar hingga 5 miliar dollar AS.

Ini pun bisa berpengaruh kepada perdagangan luar negeri. Dalam pengawasan dan pengaturan Kupva BB, BI juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pasalnya, Kupva BB juga kerap sebagai sarana tindak kejahatan.

"Kami dari kepolisian juga menangani hal-hal lain terkait tindak pidana terkait valas. Kupva BB ini tersebar dan ada di mana-mana. Kalau tidak bisa diidentifikasi, kegiatan usaha ini menjadi lubang berbahaya dan secara sistematis akan mempengaruhi sistem ekonomi," tutur Agung.

Tindak kejahatan yang memanfaatkan Kupva BB antara lain tindak pidana pencucian uang (TPPU), penggelapan dana, transaksi narkotika, hingga pendanaan terorisme. Jenis-jenis kejahatan tersebut, imbuh Agung, adalah jenis kejahatan terorganisir.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Hukum BI Rosalia Suci menerangkan, BI memiliki peran krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Tentu, hal ini termasuk juga pengawasan dan pengaturan Kupva BB.

"Pengaturan money changer sangat penting karena BI harus tahu persis peredaran, kebutuhan, dan persediaan valas melalui siapa saja. Sehingga, saat mengambil kebijakan kurs dan menjaga stabilitas rupiah itu didasarkan pada data-data yang akurat," jelas Rosalia.