Ketua PBNU Sebut Menteri Jonan Pernah Konsultasi Terkait Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengungkapkan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pernah berkonsultasi kepada dirinya. Kosultasi ini mengenai perseteruan dengan PT Freeport Indonesia. 

Dalam konsultasi tersebut, kata Said Aqil, Jonan menanyakan sikap yang harus diperlihatkan ke Freeport Indonesia. 

"Pak Jonan sebelum ngomong Freeport undang saya dulu kok. Saya komentar keras, baru pak Jonan bilang keras," ujar Said Aqil di Pondok Pesantren As-Tsaqafah Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Dalam hal ini, Said Aqil terus mendukung upaya pemerintah dalam meminta Freeport Indonesia mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Karya.

Menurut dia apa yang dilakukan pemerintah hanya untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat di Indonesia khususnya Papua.  

"Tidak masalah sekali-sekali seperti itu. Ini bukan apa-apa masalah keadilan. Selama ini kan dibohongin dan dikadalin terus," imbuhnya. 

Dirinya pun berharap permasalahan ini bisa cepat diselesaikan tanpa adanya kerugian masing-masing pihak. Sehingga apa yang harus milik negara bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. 

Sekadar informasi, permasalahan antara pemerintah dengan Freeport sampai saat ini belum kunjung usai.

Perkembangan terkahir Kementerian ESDM akan menerbitkan IUPK sementara kepada freeport. IUPK sementara ini berlaku dalam jangka waktu delapan bulan.

Dengan adanya IUPK ini maka Freeport Indonesia dapat melakukan kegiatan eskpor konsentrat. Namun kemudian Jonan membantah telah menerbitkan IUPK sementara tersebut.

(Baca: Menteri ESDM Bantah Keluarkan IUPK Sementara untuk Freeport, Ini Penjelasannya...)