Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Nasib Freeport, Mike Pence Jadi Penyambung Lidah Trump

Kompas.com - 20/04/2017, 10:00 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence telah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (19/4/2017) malam pukul 23.30 WIB.

Wapres Mike Pence didampingi istrinya Karen Pence dan dua putrinya tiba menggunakan pesawat kepresidenan United States of America bernomor 80002.

Kedatangan Mike Pence disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Salah satu agenda besar yang akan dibahas Mike Pence dengan pemerintah Indonesia adalah terkait status PT Freeport Indonesia yang bermarkas di Amerika Serikat dengan induk perusahaan bernama Freeport McMoran Inc.

Diketahui, Freeport Indonesia saat ini masih bersitegang dengan pemerintah Indonesia terkait perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK).

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai, Mike Pence akan menjadi perpanjangan tangan Presiden AS Donald Trump untuk melakukan pembahasan terkait status perusahaan tambang emas tersebut di Indonesia.

"Walaupun saya duga pembicaraan soal Freeport Indonesia tidak akan detail sekali dan Pence mungkin bertindak sebagai penyambung lidah Trump," kata Fabby saat dihubungi Kompas.com, Kamis (20/4/2017).

(Baca: Ini Duduk Perkara Sebelum Freeport Diberi Izin Ekspor 8 Bulan)

Menurut Fabby, mengingat Mike Pence yang akan menjadi perpanjangan tangan Trump, hal tersebut perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah Indonesia. Agar pemerintah Indonesia bisa menengaskan posisi pemerintah terkait status Freeport Indonesia di tanah air.

"Pemerintah menurut saya perlu siap dengan argumentasi perubahan KK ke IUPK, divestasi Freeport Indonesia dan nasib perpanjangan kontrak Freeport," tutur Fabby.

Mengapa pemerintah Indonesia sangat perlu menegaskan posisinya, karena menurut Fabby, pemerintah AS akan berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi kepentingan investasinya di luar AS.

"Kecenderungan pemerintah AS adalah melindungi kepentingan investasinya diluar negeri. Mereka perlu diberikan penjelasan dan bukti bahwa Freeport diperlakukan secara adil sesuai kaidah dan norma bisnis internasional. Jadi pemerintah perlu menyiapkan argumen dan bukti yang memadai," ucap Fabby.

(Baca: Kunjungan Wapres AS ke Indonesia Fokus pada Perdagangan?)

Kompas TV Salah satu kontrak yang hingga kini masih alot pembahasannya ialah kontrak karya Freeport Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com