Perlukah Penerapan Ganjil-Genap pada Arus Mudik Lebaran?

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebentar lagi akan masuk bulan Ramadhan dan setelah itu masyarakat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Sesuai tradisi, masyarakat pasti melakukan mudik untuk merayakan hari raya di kampung halamannya. 

Namun, saat masa mudik lebaran kita selalu disuguhkan pemandangan bagaimana padatnya lalu lintas menuju daerah khususnya pada jalan tol. Hal ini disebabkan, karena semua orang ingin pulang kampung pada saat bersamaan, sehingga kemacetanlah yang terjadi. 

Oleh karena itu, untuk mengurai kemacetan tersebut, keluarlah wacana penerapan pelat nomor kendaraan ganjil-genap pada mudik Lebaran khususnya di jalan tol.

Wacana ini timbul dari keresahan pengguna jalan tol akibat kemacetan yang panjang saat mudik lebaran. Penerapan ganjil-genap ini sebenarnya bertujuan untuk membatasi jumlah kendaraan pribadi pemudik di jalan tol jalur mudik Lebaran. 

Akan tetapi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku pelaksana jalannya mudik Lebaran tidak boleh gegabah untuk penerapan ganjil-genap tersebut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun akan mengkaji terlebih dahulu pemberlakuan pelat ganjil-genap.

(Baca: Ada Wacana "Pelat Ganjil-Genap" Saat Mudik Lebaran, Ini Kata Menhub)

Memang terdapat keuntungan dan kerugian yang didapat Kemenhub dalam pemberlakuan pelat ganjil-genap pada mudik Lebaran. 

Untungnya, bisa membatasi jumlah kendaraan yang masuk jalan tol. Bahkan, kendaraan pribadi pun akan berkurang sebanyak 30 persen jika menerapkan sistem tersebut. Sehingga, tidak menimbulkan kemacetan panjang.

Ruginya, masyarakat hanya memiliki waktu-waktu tertentu untuk mudik. Pengkajian pemberlakuan ini akan dilakukan seperti jajak pendapat dengan mengundang semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat itu sendiri. 

"Nanti netizen kami tanyain kan. Kami (lakukan) jajak pendapat," kata Menhub Budi Karya.

Tidak Diperlukan

Pengamat transportasi Danang Parikesit menilai, pemberlakuan pelat ganjil-genap pada mudik Lebaran tidak diperlukan jika pemerintah mempunyai persiapan mudik Lebaran yang baik. 

Seharusnya, pemerintah itu mengatur lalu lintas kendaraan yang ingin masuk ke dalam jalan tol dan dibatasi sesuai dengan kapasitasnya. 

Jika jalan tol sudah penuh dengan kendaraan maka Kemenhub dapat membatasi kendaraan yang masuk ke dalam jalan tol dengan memberikan jalan alternatif selain menggunakan jalan tol. 

Pengaturan lalu lintas jalan tol ini juga harus dibarengi oleh peningkatan pelayanan dari angkutan umum, mulai dari darat, udara, laut dan kereta api.