Tarif LRT Jabodebek Dipatok Rp 12.000 Per Penumpang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah optimistis proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) bisa beroperasi sesuai target pada tahun 2019.

Penetapan tarif sarana transportasi massal ini akan dipatok Rp 12.000 per penumpang.

Kepala Subdirektorat Kelayakan Jalan Kereta Api Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Jumardi mengatakan, pembahasan tarif telah dilakukan dengan Menko Kemaritiman.

Ada tiga tarif yang dikaji yakni Rp 10.000, Rp 12.000 dan Rp 15.000. Namun dari hasil pembahasan, diputuskan agar tarif berpatokan pada Rp 12.000.

"Pertimbangan Rp 12.000 ini supaya banyak orang beralih ke transportasi umum. Tapi penetapan ini masih harus mempelajari dokumen atau business plan dari KAI karena sebagai investor yang akan disampaikan ke Kementerian Perhubungan," kata Jumardi, Jumat (22/4).

Dengan tarif tersebut, pemerintah harus memberikan subsidi yang cukup besar. Jumardi menjelaskan, dalam perhitungan awal Kemhub sebelumnya, tarif LRT untuk lintasan Cibubur-Cawang-Dukuh Atas mencapai sekitar Rp 40.000 per orang.

Saat ini pembangunan proyek LRT masih menghadapi sejumlah kendala terutama dari sisi pendanaan. Payung hukum penyelengggaraan proyek ini masih dalam proses revisi karena adanya perubahaan skema pendaaan.

Jika dalam Perpres nomor 65 tahun 2016, pembangunan sarana LRT akan didanai peluruhnya dari APBN dan prasarana akan dibiayai PT Kereta Apo Indonesia (KAI). Namun karena keterbatasan APBN, skema pendanaan menjadi berubah. Sebesar 30 persen akan didanai APBN lewat suntikan modal ke KAI dan 70 persen dari perbankan.

Jumardi mengatakan, dalam revisi Perpres nantinya akan terdapat dua skema pembiayaan. Skema awal akan tetap dimasukkan untuk mengantisa jika rencana Penyertaan Modal untuk KAI tidak disetujui legislatif.

Adapun investasi proyek LRT Jabodetabek (sarana dan prasarana) mencapai Rp 27 triliun dimana Rp 18 triliun dari perbankan dan Rp 9 triliun dari PMN. Tahun lalu, pemerintah telah mengelontorkan PMN Rp 3,4 triliun.

Meskipun revisi Perpres LRT Jabodetabek belum rampung, Jumardi mengatakan konstruksi proyek tersebut terus berlanjut dan dikerjakan oleh PT Adhi Karya Tbk.

Per 14 April 2017, progresnya sudah mencapai 12 persen dengan rincian lintasan Cibubur-Cawang 25,4 persen, Cawang-Dukuh Atas 1,4 persen dan Cawang-Bekasi Timur 11,9 persen.

Sementara itu terkait pembebasan lahan proyek sepanjang 83,6 kilometer (km) ini masih belum sepenuhnya rampung. Pasalnya kebutuhan lahannya tidak mencukupi dari lahan-lahan yang dimiliki oleh Kementerian PUPR.

Ada beberapa titik yang harus membutuhkan pembebasan lahan. Total kebutuhan dana untuk pembebasan lahan LRT Jabodetabek mencapai Rp 1,7 triliun.

"Untuk memperceptat pembanguan proyek ini, kita menggunakan lahan negara. Namun di lintasan Cawang-Bekasi Timur ada juga proyek jalan tol yang sedang jalan yang membutuhkan perluasan lahan sehingga lahan yang tadinya untuk LRT sudah habis untuk tol. Selain itu, ada juga kebutuhan lahan untuk Depo di Bekasi Timur sekitar 10 hektare," jelas Jumardi.

Untuk pendanaan pembebasan lahan tersebut, Kemenhub telah mengajukan dana ke Lembaga Management Aset Nasional (LMAN).

Namun lantaran anggaran LMAN tahun ini terbatas, pihaknya telah mengajukan agar dana pembanguan jalur kereta jambi-Palembang sekitar Rp 1 triliun yang saat ini belum digunakan bisa dialihkan untuk pembebasan lahan LRT Jabodetabek.

Meskipun dana untuk lahan ini belum ada namun akan ditalangi terlebuh dahulu oleh Adhi Karya sebagai kontraktor. (Dina Mirayanti Hutauruk)