Saat Sri Mulyani Singgung Kebakaran Hutan Di Acara Sawit...

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam acara peluncuran buku Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPBD) Sawit, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa industri kelapa sawit masih disorot dunia lantaran berbagai persepsi negatif.

Teranyar, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi sawit dan melarang biodiesel berbasis kelapa sawit. Sebab, perkebunan kelapa sawit dinilai menciptakan deforestasi hingga pelanggaran hak azasi manusia (HAM).

"Indonesia sebagai pemain besar didunia harusnya bisa menjawab, bahwa kita memiliki kegiatan ekonomi yang sustainable secara lingkungan, menyejahterakan tidak hanya petani tapi juga seluruh masyarakat," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu sempat menyinggung persoalan kebakaran hutan. Selama ini banyak yang menilai penyebab kebakaran hutan adalah perluasan perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan laporan Parlemen Uni Eropa berjudul On Palm Oil and Deforestation of Rainforests menyebutkan, kebakaran lahan di Indonesia biasanya hasil dari pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit.

Sekitar 52 persen dari kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2015 tulis dokumen itu, terjadi di lahan gambut yang kaya karbon. Akibatnya, 69 juta orang menghirup polusi udara yang tidak sehat.

"Jangan sampai masyarakat Indonesia yang tidak terlibat harus menanggung katakanlah waktu terjadi kebakaran hutan sehingga mereka harus mengalami implikasi dari sisi kesehatan," kata Sri Mulyani.

"Biayanya menurut estimasi Bank Dunia mencapai 16 miliar dollar AS, jauh lebih besar dari nilai tambah industrinya sendiri. Jadi tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga merusak kesehatan," sambung perempuan yang kerap disapa Ani itu.

Bagi Sri Mulyani, persepsi negatif itu harus dijawab oleh para pelaku industri kelapa sawit termasuk BPDP Sawit dengan bukti nyata bahwa industri tersebut tidak seperti yang dituduhkan.

Ia menilai, itulah pekerjaan rumah yang besar di industri kelapa sawit.

Dalam acara peluncuran buku Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPBD) Sawit, hadir beberapa menteri diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Bojonegoro.

Selain itu hadir juga para pelaku usaha industri kelapa sawit diantaranya Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

(Baca: Sri Mulyani Minta Pengusaha Sawit Tidak Mengakali Pajak)