DPR Minta Pemerintah Antisipasi Serangan Siber "Ramsomware WannaCry"

JAKARTA, KOMPAS.com - Serangan siber jenis Ransomware WannaCry menggemparkan dunia dan kabarnya telah menyerang 150 negara, termasuk Indonesia. Bila menyerang pusat-pusat bisnis dan ekonomi secara masif, maka serangan itu akan melumpuhkan ekonomi nasional.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo, hal yang utama adalah bagaimana sistem teknologi informasi (TI) pada obyek vital baik pemerintah maupun swasta bisa diamankan.

"Dengan munculnya cyber attack ini, maka menjadi keharusan Menkominfo mulai memikirkan tentang sistem keamanan pada interkoneksi jaringan internet maupun interkoneksi jaringan WAN yang ada di instansi instansi vital," jelas Donny dalam pernyataannya, Rabu (17/5/2017).

Pemerintah, imbuh Donny, juga harus memikirkan bagaimana Indonesia mulai mengenalkan sistem operasi lokal, tidak bergantung pada sistem operasi buatan luar negeri.

Donny pun menyarankan agar pemerintah mulai memikirkan pertahanan cyber attack secara menyeluruh. Interkoneksi jaringan internet kita masih banyak celah, sehingga sulit bagi pemerintah atau otoritas yang berkaitan melakukan pemantauan.

"Seharusnya pemerintah membangun pipa saluran utama satu pintu (one gate backbone) sehingga pemerintah bisa memonitor segala bentuk cyber attack yang mengancam sistem IT nasional," tutur Donny.

Badan Cyber Nasional

Adanya wacana pembentukan Badan Cyber Nasional, menurut Donny itu gagasan yang bagus. Namun, lebih baik pemerintah meningkatkan infrastruktur jaringan, SDM ditingkatkan, serta aturan interkoneksi dari luar dibuat agar mudah dimonitor.

"Kalau sekarang interkoneksi dari luar sangat bebas, baik koneksi melalui terestrial maupun satelit bebas digunakan," ungkapnya.

Ditegaskannya, yang paling penting adalah bagaimana Indonesia bisa mandiri dalam membuat sistem operasi sehingga tidak mudah dibobol dari luar.

(Baca: Agar Tak Jadi Korban Ransomware WannaCry, Hal Ini Harus Dilakukan Bank)