Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Sudah Layak Investasi, Perekonomian RI Harus Terus Dibenahi

Kompas.com - 22/05/2017, 16:47 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

DENPASAR, KOMPAS.com - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan, peringkat investment grade atau layak investasi yang diperoleh Indonesia dari berbagai lembaga pemeringkat dunia harus dibarengi dengan upaya pembenahan perekonomian lainnya.

(Baca: Peringkat "Investment Grade" dari S&P Bukti Kuatnya Perekonomian RI)

"Setelah Standard & Poor (S&P) naikkan rating, harapan nanti outlook ekonomi akan semakin positif, karena komitmen Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian lain akan jaga pengelolaan makro ekonomi yang baik, hati-hati," ujar Mirza usai acara Diseminasi Buku Laporan Keuangan Indonesia 2016 di The Anvaya, Denpasar, Bali, Senin (22/5/2017).

Menurutnya, salah satu komitmen yang perlu dijaga adalah terus menjaga neraca pembayaran yang sehat hingga nilai inflasi.

"Bank Indonesia dan pemerintah jaga neraca pembayaran yang sehat, inflasi kita jaga 3 sampai 5 persen," tambah Mirza.

Mirza menambahkan, rating investment grade yang dibarengi upaya pembenahan akan makin meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Tentu harapannya adalah jumlah investor pasar modal yang datang semakin banyak. Contohnya investor dari Jepang. Dari Jepang itu, kalau belum investment grade, biasanya tidak mau masuk," jelasnya.

Guna menarik minat investor, pemerintah juga harus melanjutkan deregulasi yang tengah dijalankan, baik dari sisi regulasi, iklim investasi yang kondusif, hingga peringkat kemudahan berusaha.

"Harus dipastikan pemerintah melanjutkan deregulasi, baik di manufaktur, perdagangan, petrocemical dan lain lain. Kami lihat komitmen pemerintah tinggi sekali. Di sektor energi komitmen regulasinya baik sekali," ungkapnya.

Dengan berbagai hal tersebut, maka target dari Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) Indonesia diharapkan dapat tercapai. "Pak Joko Widodo targetkan EODB sampai ke 40, sekarang di level 91," papar Mirza.

Pembiayaan infrastruktur

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida mengatakan, tak dapat dipungkiri pemerintah saat ini tengah mencari sumber pendanaan yang besar dalam pembangunan infrastruktur di daerah.

"Pemerintah sangat kuat dalam membangun infrastruktur di berbagai daerah, dan pembangunan tersebut membutuhkan pembiayaan yang besar," ungkap Nurhaida.

Menurutnya, kebutuhan dana yang besar dalam pembangunan infrastruktur tidak bisa semata-mata didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan harus mencari sumber dana di luar APBN.

"Untuk membiayai pembangunan tersebut tidak akan bisa dipenuhi sendiri oleh APBN, diperlukan sumber pembiayaan di luar APBN untuk memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut. Salah satu sumber pembiayaan yang cocok untuk pembangunan infrastruktur adalah pembiayaan dari pasar modal," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Libur Lebaran, Injourney Proyeksi Jumlah Penumpang Pesawat Capai 7,9 Juta Orang

Whats New
Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Program Peremajaan Sawit Rakyat Tidak Pernah Capai Target

Whats New
Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Cara Cetak Kartu NPWP Hilang atau Rusak Antiribet

Whats New
Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Produsen Cetakan Sarung Tangan Genjot Produksi Tahun Ini

Rilis
IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

IHSG Melemah Tinggalkan Level 7.300, Rupiah Naik Tipis

Whats New
Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Sempat Ditutup Sementara, Bandara Minangkabau Sudah Kembali Beroperasi

Whats New
Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Sudah Salurkan Rp 75 Triliun, BI: Orang Siap-siap Mudik, Sudah Bawa Uang Baru

Whats New
Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Harga Naik Selama Ramadhan 2024, Begini Cara Ritel Mendapat Keuntungan

Whats New
Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Mentan Amran Serahkan Rp 54 Triliun untuk Pupuk Bersubsidi, Jadi Catatan Sejarah bagi Indonesia

Whats New
Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com