Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sempat Dikeluhkan Jokowi, Ini Progres Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Kompas.com - 29/05/2017, 22:23 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sempat mengeluhkan belum mulainya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan mengatakan, saat ini, prosesnya masuk tahapan mencapai pembebasan lahan.

"Iya, pembebasan lahan sudah 53 persen," kata Hanggoro, kepada wartawan, di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2017).

Salah satu lahan yang akan dibebaskan adalah kawasan Halim Perdanakusuma, Cawang, Jakarta Timur. Kawasan itu akan dikembangkan sebagai transit oriented development (TOD) yakni pengembangan superblok komersial, stasiun Light Rail Transit (LRT), dan halte transjakarta.

PT KCIC bekerjasama dengan TNI AU untuk mengerjakan TOD seluas 15 hektar di kawasan tersebut. Meski demikian, Hanggoro enggan menjawab target perampungan pembebasan lahan tersebut.

"Enggak berani janji, ah. As soon as possible," kata Hanggoro. Saat ini, instansinya juga masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.

"Kata Pak Presiden, ini (kereta cepat Jakarta-Bandung) harus selesai. Pokoknya harus selesai," kata Hanggoro.

Direktur Utama PT Wijaya Karya Bintang Perbowo menjelaskan, belum banyak kegiatan konstruksi pembangunan kereta cepat di Walini, Karawang.

Proses pembebasan lahan di Walini cukup sulit karena merupakan kawasan industri. Saat ini, konstruksi di Walini masih dalam tahap persiapan pembangunan terowongan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Whats New
OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

Whats New
Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Earn Smart
Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Whats New
OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

Whats New
Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Whats New
Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Work Smart
PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

Whats New
MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

Whats New
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Whats New
Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Work Smart
Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com