Bappenas: Peran MDBs Didorong ke Arah Kemitraan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini peran Multilateral Development Banks (MDBs) di Indonesia telah bergeser dari pemberian bantuan menjadi kemitraan.

“Pemerintah Indonesia dan MDBs telah bekerjasama untuk memastikan agar strategi kerja sama sejalan dengan rencana pembangunan Indonesia dan kerangka kerja MDBs,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/6/2017).

Bambang berujar, bagi Indonesia, kemitraan tersebut harus mendorong peran aktif negara untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan internasional. Terlebih, Indonesia juga telah berkomitmen untuk memberikan kontribusi lebih besar pada organisasi-organisasi strategis seperti IFAD dan Global Green Growth Institute.

“Indonesia berharap partner pembangunan dapat beradaptasi dengan kebutuhan negara yang berubah-ubah, yang dapat diketahui melalui evaluasi program,” kata dia.

Bambang juga menyontohkan, bagaimana IFAD pada 2013 misalnya melaksanakan Country Programme Evaluation yang memicu orientasi ulang atas program Indonesia. Efeknya lebih berkonsentrasi pada pengembangan pendekatan inovatif dan membantu pemerintah dalam mengarusutamakan skema program yang sukses pada program-program nasional lainnya.

Bahkan, selama tiga tahun terakhir, proyek-proyek berjalan sudah direstrukturisasi agar fokus pada produktivitas dan akses pasar, skema kerja sama dengan swasta telah dibuat, dan hubungan strategis dengan partner pembangunan semakin ditingkatkan.

“Hal-hal penting tersebut telah menunjukkan pentingnya peran Independent Office of Evaluation dalam operasi IFAD agar lebih responsif secara kontekstual dan lebih tepat sasaran,” ujar mantan Menteri Keuangan RI itu.

Saat ini, kata Bambang, meski ketimpangan terus menurun dalam lima tahun terakhir, pemerintah Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan daya saing agar bisa menghindari middle income trap. Kuncinya, dengan terus berusaha untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Hasil upaya pemerintah dapat terlihat dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari angka 67,70 pada 2012 menjadi 70,18 pada 2016. Kenaikan tersebut mengindikasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang akan memasuki usia angkatan kerja di masa mendatang,” ujar dia.

Menurut Bambang, untuk meningkatkan produktivitas, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan reformasi fiskal untuk mempercepat konstruksi infrastruktur strategis. Pada periode 2015-2019, Indonesia membutuhkan total investasi infrastruktur sebesar Rp 4,796.2 triliun.

“Terbatasnya anggaran pemerintah membuat 36,5 persen dari total investasi tersebut diharapkan dapat dilaksanakan oleh badan usaha dan swasta,” kata dia.