Bunga KUR Terlalu Memberatkan

BANTUL, SENIN - Kalangan pengusaha kecil di Bantul mengeluhkan tingginya beban bunga Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Dengan bunga hingga 24 persen per tahun, beban operasional mereka makin membengkak. Mereka meminta pemerintah meninjau kembali program KUR, karena bila dipaksakan dengan bunga tinggi maka hasilnya akan kontraproduktif.

Keluhan tersebut disampaikan sejumlah pengusaha kecil kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dan Hafid Asrom, dalam acara Jumpa Konstituen Masyarakat Koperasi Kabupaten Bantul, di Balai Desa Pendowo Harjo, Senin (14/7).

"Kami heran mengapa bunga KUR sangat tinggi, padahal program itu ditujukan untuk masyarakat kecil. Seharusnya pemerintah mengkaji ulang supaya tidak mubadzir," kata Supri, salah seorang pengusaha kecil yang tergabung dalam Asosiasi Bantul Craft.

Supri mengaku sudah lama mengetahui informasi soal KUR, namun begitu akan mengakses ia terkejut dengan bunga yang ditawarkan. "Saya pun membatalkannya. Kawan-kawan saya di asosiasi juga mengeluhkan masalah tingginya bunga ini," katanya.

Menurut Supri, yang butuhkan perajin kecil adalah bunga kompetitif meski harus mensyaratkan agunan. "Bagi kami tidak masalah harus pakai agunan, yang penting bunganya rendah sehingga beban usaha tidak membengkak," tambahnya.

Menanggapi masalah tersebut, Hafid Asrom mengatakan, bunga KUR memang lebih tinggi. Bila masyarakat menghendaki bunga yang lebih rendah disarankan menggunakan jalur kredit biasa. "Kami tidak punya wewenang dalam menentukan suku bunga. Kami hanya bisa memperjuangkan masyarakat agar mudah mengakses KUR," katanya.

Program KUR diluncurkan pemerintah untuk menjawab persoalan klasik seputar persyaratan bank teknis. Lewat KUR, masyarakat bisa mengajukan pinjaman hingga Rp 500 juta tanpa syarat agunan tambahan, tetapi hanya agunan usahanya saja. Ada Lima bank yang ditunjuk pemerintah yakni Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BRI. Dengan adanya KUR ini diharapkan semuanya lancar, lantaran pemerintah menjamin 70 persen dan bank 30 persen.

Penyaluran kredit pola penjaminan ini difokuskan pada lima sektor usaha yaitu pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian dan perdagangan, dengan bimbingan teknis dari departemen terkait.