Pemerintah Resmi Sahkan PP ASI

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 mengenai Pemberian ASI Eksklusif akhirnya resmi disahkan. Ini tentu menjadi sebuah kabar gembira bagi para ibu, khususnya ibu menyusui yang mendambakan dapat memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif kepada buah hati tercintanya.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Kesehatan, Murti Utami di Jakarta, melalui surat elektronik kepada Kompas.com, Selasa (3/4/2012).

Murti menyampaikan, sesungguhnya, pengesahan PP Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif telah diputuskan sekitar satu bulan yang lalu, tepatnya 1 Maret 2012.

"Peraturan pemerintah ini dilahirkan guna menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan sumber makanan terbaik sejak dilahirkan sampai berusia 6 bulan," katanya.

Di samping itu, kebijakan ini juga untuk melindungi ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Di dalam peraturan tersebut dibahas mengenai Program Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif, pengaturan penggunaan susu formula dan produk bayi lainnya, sarana menyusui di tempat kerja dan sarana umum lainnya, dukungan Masyarakat, tanggung jawab pemerintah, Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam serta pendanaannya.

"Saat ini, pola pemberian makan terbaik untuk bayi sampai anak berumur 2 tahun, meliputi pemberian ASI kepada bayi segera dalam waktu 1 jam pasca kelahiran melalui Inisiasi Menyusu Dini (IMD)," jelas Murti.

Lebih lanjut ia menambahkan, bayi baru lahir sampai umur 6 bulan sebaiknya hanya diberikan ASI tanpa menambah atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Pemberian makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dapat dilakukan setelah bayi berusia 6 bulan, serta meneruskan pemberian ASI sampai anak berumur dua tahun.

Seperti telah ketahui, menyusui ditengarai dapat menurunkan risiko bayi terkena infeksi akut dan penyakit kronis di masa mendatang. Oleh karena itu, setiap ibu melahirkan dianjurkan dapat memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya, kecuali dalam kondisi tertentu seperti adanya indikasi medis (ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi).

Murti menambahkan, dalam rangka menyukseskan keberhasilan pemberian ASI Eksklusif, perlu dukungan berbagai pihak mulai dari Pemerintah, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Penyelenggara Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, masyarakat serta keluarga terdekat ibu.