Putusan MK Memperkeruh Hubungan Industrial

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU/IX/2011 yang bertujuan memperjelas perlindungan bagi tenaga kerja alih daya (outsourcing), malah memperkeruh suasana hubungan industrial. Putusan itu masih memerlukan pengaturan di lapangan.

Putusan MK itu harus ditindaklanjuti dengan pengaturan di lapangan agar jelas siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan bekerja pekerja tersebut. Apakah kelangsungan bekerja itu tidak dikaitkan dengan lamanya masa kerja yang berdampak terhadap hak mendapatkan pesangon, jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Demikian Iftida Yasar, Wakil Ketua Komite Tetap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kadin Indonesia dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (4/10/2012).

Iftida mengatakan, putusan MK merupakan rujukan bagi penegak hukum dalam hal terjadi gugatan mengenai hak dalam hubungan industrial atau pembuat undang-undang segera melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sesuai dengan amanat putusan MK nomor 27/PUU/IX/2011. Kesejahteraan bangsa ini menjadi prioritas untuk segera diwujudkan agar pekerja mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

"Dalam rangka menuju negara sejahtera bukan outsourcing yang dihapus, tetapi praktik pelaksanaan outsourcing yang salah dan melanggar hukum yang harus dibenahi," ujar Iftida.

Sementara pelaksanaan outsourcing yang baik dan benar, yang memenuhi hak-hak pekerja harus dilindungi, karena outsourcing bukan barang haram dan dapat menjadi salah satu solusi perluasan kesempatan kerja di tengah tingginya angka pengangguran.