Lima BUMN Konstruksi Disiapkan Garap JSS

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, lima BUMN yang dimaksud adalah PT Adhi Karya Tbk, PT Hutama Karya, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Waskita Karya Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

"Ya kita bikin konsorsium bersama. Saya lagi bertanya-tanya, siapa yang berpengalaman tapi semuanya mengaku berpengalaman. Ada lima yang kira-kira menjadi BUMN gajahnya," katanya, Selasa (16/7/2013).

Meski demikian, Dahlan menolak untuk menjelaskan terkait pembagian saham proyek konsorsium tersebut. "Kalau soal itu masih terlalu jauh," tambahnya.

Pekan ini seharusnya pemerintah akan memutuskan dua opsi pembangunan JSS, yaitu apakah studi kelayakan memakai dana APBN atau tidak, serta studi kelayakan akan dibangun oleh BUMN dan pemrakarsa.

Khusus untuk keterlibatan perusahaan milik pemerintah dalam proyek tersebut, Menteri BUMN yang berhak menentukan perusahaan mana yang akan ikut serta.

Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan pra-studi kelayakan yang meliputi studi gelombang, kegempaan, angin, tsunami, hingga air laut. Nantinya kajian tim ini akan disampaikan ke tim studi kelayakan selanjutnya.

Namun, bila tetap ingin memakai dana dari APBN, pemerintah akan melihat kondisi keuangan negara. Sebab, Menteri Keuangan Chatib Basri tidak setuju jika pembangunan JSS memakai dana dari APBN.

"Kalau keuangan mau diputuskan APBN, ada tidak dananya. Dua opsi ini masih terbuka," kata Menteri Perekonomian Hatta Rajasa.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat memberi bocoran soal waktu pembangunan JSS. Pembangunan tersebut akan dimulai setidaknya sebelum masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir.

"Sebelum berakhirnya pemerintahan 2014, kawasan JSS sudah mulai groundbreaking atau dibangun karena itu janji kampanye Presiden SBY," kata Hidayat saat ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian Jakarta, Kamis (11/7/2013).

Awalnya, pembangunan kawasan JSS yang diperkirakan akan menelan dana sekitar Rp 200 triliun ini akan memakai dana dari APBN. Namun, Menteri Keuangan Chatib Basri akhirnya menyetujui bahwa pembangunannya merupakan konsorsium dari pemrakarsa dan BUMN.

"Jadi pembangunannya tidak pakai dana APBN. Proyek ini kan kalau menggunakan dana APBN bisa Rp 200 triliun, kan tidak mungkin. Nanti harga BBM pasti dinaikkan lagi (untuk membiayai proyek tersebut)," tambahnya.