Ketimpangan Kepemilikan Tanah Makin Lebar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah prihatin dengan ketimpangan kepemilikan tanah saat ini. Itu sebabnya PP Muhammadiyah, sejak tanwir di Lampung tahun 2009 sudah mengingatkan dampak negatif dari ketimpangan kepemilikan tanah ini.

"Jadi, apa yang diprihatinkan oleh Hendarman Supandji, kepala badan pertanahan nasional tentang ketimpangan kepemilikan tanah sebagaimana dimuat media cetak nasional hari ini,  sudah kami ingatkan sejak lama," ujar Anwar Abbas,  salah satu pengurus PP Muhammadiyah di Jakarta, Selasa (24/9).

Muhammadiyah, menurut Anwar, sebetulnya sudah mengagendakan upaya revitalisasi dalam bidang ekonomi melalui reformasi agraria. "Tapi kan kita ormas, tidak bisa eksekusi tindakan untuk reformasi agraria. Yang bisa itu pemerintah," ujarnya.

Yang pasti, menurut Anwar, Muhammadiyah mendorong pemerintah untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan tanah. Selain itu, pemerintah diminta mengendalikan konversi lahan yang merugikan rakyat, melalui penataan aset pertanahan, redistribusi lahan serta pemberian akses tanah negara kepada masyarakat miskin.

"Bahkan tidak hanya sampai disitu. Penting untuk menciptakan swasembada beras dan ketahanan pangan PP Muhammadiyah juga mendorong pemerintah untuk menetapkan lahan abadi  untuk kepentingan  pembangunan pertanian. Untuk itu PP muhammadiyah sangat mendukung rencana kepala BPN demi kepemilikan tanah dan lahan yg berkeadilan," ujarnya.