Jepang Tetap "Paksa" RI Beli Inalum di Harga Tinggi

Jepang tetap berpegang teguh pada hasil perhitungan revaluasi aset setelah krisis 1998. "Persoalannya cuma di revaluasi. Kalau dari sananya (Jepang) sudah selesai. Ada revaluasi sudah betul," kata Hatta sebelum memulai rakor Inalum di kantornya, Jakarta, Senin (21/10/2013).

Ia menambahkan, revaluasi aset ini memang benar-benar terjadi dan Indonesia juga mengakuinya. Masalahnya, Indonesia masih berpegang bahwa hasil revaluasi ini bisa berlaku jika Inalum dialihkan ke pihak Jepang.

Untuk sementara, pengacara Indonesia sedang membahas soal hal ini. Indonesia sendiri juga masih berpegang teguh pada hasil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengatakan hasil penjualan Inalum sebesar 424 juta dollar AS. Sementara pihak Jepang menginginkan harga Inalum sebesar 626 juta dollar AS.

"Prinsipnya kita berpegang pada BPKP tapi kalau BPKP melihat revaluasi itu memenuhi, memang direvaluasi. Tapi kenyataannya semua mengakui memang ada revaluasi. Tapi apakah ini dikategorikan memindahkan, karena Peraturan Menteri Keuangan mengatakan tidak boleh dipindahkan. Kalau dipindahkan, maksudnya itu semua hasil revaluasi dijual. Ini kan bukan mengalihkan, tapi kontrak yang berakhir," tambahnya.

Hingga saat ini, baik pihak Jepang dan Indonesia sama-sama ngotot mempertahankan harga penjualan Inalum. Jepang berpendapat harga Inalum harus setelah adanya revaluasi aset.

Sementara Indonesia berpegang pada harga semula, sebelum revaluasi. Adu pendapat ini juga makin runcing karena Indonesia berpendapat bahwa kontrak kerjasama antara Jepang dan Indonesia ini harus berakhir pada tahun ini dan pihak Indonesia menginginkan tidak ada perpanjangan kerjasama lagi.

Otomatis, Indonesia akan memperoleh 100 persen saham Inalum. Masalahnya, Jepang tidak mau mengakui harga sebelum revaluasi aset tersebut. Bagaimanapun, Inalum ini memang harus dikembalikan lagi ke Indonesia sebagai pemilik sah Inalum semula.

Namun Jepang tetap menginginkan harga setelah revaluasi. Terkait membawa kasus ini ke arbitrase, Hatta masih enggan menjelaskan. "Belum tahu saya, nanti kita dengarkan laporan terakhir," jelasnya.