DPR Ketok Palu Anggaran Tiga Kementerian Koordinator

Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, anggaran tersebut terdiri dari Rp 514,35 miliar untuk Menko Polhukam, sebesar Rp 317,45 miliar untuk Menko Perekonomian dan Kemenko Kesra sebesar Rp 298 miliar.

"Kita setujui anggaran di tiga kementerian koordinator ini dengan masing-masing anggarannya," kata Noor Supit di Badan Anggaran DPR Jakarta, Selasa (22/11/2013).

Dalam rapat kerja selama tiga jam ini, tidak ada bantahan berarti dari anggota Badan Anggaran DPR. Hanya Dolfie OFP, anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDIP yang menyanggah anggaran dari tiga kementerian koordinator tersebut.

Dolfie menyebut bahwa anggaran untuk Kemenko Polhukam tidak memiliki indikator kesuksesan. Hingga saat ini justru kebebasan beribadah terganggu dan banyak kasus keamanan dan kepastian hak azasi manusia (HAM) belum terpenuhi.

Begitu juga dengan anggaran untuk Kemenko Perekonomian. Dolfie menyebut bahwa tidak ada indikator kesuksesan dari program yang digawangi oleh Hatta Radjasa ini.

"Kemenko Perekonomian ini malah sibuk mengurus MP3EI, padahal program itu hanya menguntungkan wilayah yang ekonomis, tapi masalahnya bagaimana kawasan yang tertinggal?," tambahnya.

Begitu juga dengan anggaran di Kemenko Kesra. Dolfie menyebut bahwa pemerintah tidak memberantas angka masyarakat yang rawan miskin. Padahal dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa kelompok yang rentan miskin ini justru semakin bertambah jumlahnya.

"Jadi seolah-olah target pembangunan tidak menyentuh mereka," tambahnya. Karena tidak banyak fraksi yang menolak pagu anggaran dari tiga kementerian ini, maka DPR pun menyetujui dengan mudah.