IMF Klaim Berdiskusi dengan Iran soal Reformasi Ekonomi

Menurut IMF, Pemerintah Iran, yang ekonominya lumpuh karena sanksi PBB terkait program nuklir di negeri para Mullah tersebut, menyadari ada tantangan dari dalam negeri dan perlunya reformasi. IMF menyatakan diskusi berlangsung selama 10 hari dan berakhir Kamis (14/11/2013).

Fokus diskusi, ujar pernyataan IMF, adalah kebutuhan Iran mengatasi inflasi tinggi dan memulihkan pertumbuhan ekonominya. Disebutkan pula, diskusi juga fokus pada perlunya Iran memulai perombakan kebijakan lama serta soal tantangan struktural dalam perekonomian Iran.

Tantangan struktural yang dimaksudkan, lanjut IMF, menyangkut reformasi soal subsidi, sektor perbankan dan korporasi, serta kerangka kebijakan moneter dan fiskal. Dalam paparan singkat dalam pernyataan IMF, banyak persoalan domestik Iran dibahas, termasuk saran IMF agar otoritas setempat menyadari beberapa hal yang harus dilakukan segera.

Meski demikian, mau tak mau pembicaraan harus menengok sanksi yang masih dihadapi Iran sampai sekarang. Sanksi tersebut telah membatasi Iran untuk mengekspor minyak dan produk lain maupun mengimpor banyak jenis produk dan jasa.

"Pemahaman otoritas 'dari tantangan dan harapan yang tinggi' dari beberapa sektor dalam perekonomian memberikan kesempatan tepat untuk memajukan reformasi tersebut, meskipun ada (tantangan) sulit dari lingkungan eksternal," ujar IMF dalam pernyataannya. 

Data ekonomi Iran

Real Iran telah jatuh sejak 2011, menyusul kesulitan negara itu mendapatkan valuta asing. Beberapa harga kebutuhan pokok rumah tangga seperti beras, minyak goreng, dan daging ayam telah melambung di luar jangkauan banyak orang.

Angka resmi Iran baru-baru ini menyebutkan inflasi negara itu sudah mencapai 39 persen. Menteri Ekonomi Iran Ali Tayyebnia mengatakan, per Agustus 2013, angka pengangguran tercatat 3,5 juta orang, atau 11,2 persen angkatan kerja. Dia memperingatkan kedua indikator tersebut sangat mungkin melonjak, mempertimbangkan pertumbuhan penduduk yang akan segera memasuki usia angkatan kerja.

Pemilihan Presiden pada Jui 2013, yang menempatkan Hassan Rohani sebagai pemenang, telah membawa harapan akan adanya kesepakatan baru dengan negara Barat terkait isu nuklir negara itu dan kemungkinan pencabutan sanksi. Sejauh ini harapan tersebut belum memperlihatkan hasil. 

Terkait rencana reformasi ekonomi Iran, IMF menyatakan pula bakal menggelar pengkajian formal atas ekonomi Iran, merujuk Pasal IV Piagam IMF tentang Konsultasi. Kegiatan itu dijadwalkan dimulai awal tahun depan, sebagai tahap pertama dari program pemantauan selama dua tahun.