Indonesia Harus Bergabung dengan India Tolak WTO

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia harus bergabung dengan India yang menolak negosiasi volume dan subsidi cadangan pangan dalam forum Konferensi Tingkat Menteri Ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Jika perlu Indonesia mempelopori negara-negara lain untuk memboikot apa yang dipaksakan dari negara-negara maju dengan dalih perdagangan bebas.

Hal itu diutarakan anggota DPR asal Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, Kamis (5/12) malam, yang pernah bertemu dengan delegasi India dalam pertemuan Parlemen Asia di Bangkok, Thailand, baru-baru ini.

"Mereka, waktu itu, berani menyatakan sikapnya terhadap WTO, seperti yang mereka sampaikan waktu di pertemuan Bali pada Rabu (4/12/2013) kemarin. Mereka datang ke WTO tidak untuk membuat kesepakatan, tetapi untuk kepentingan sebagian rakyat India yang masih dililit kemiskinan. Oleh sebab itu, Indonesia harus bergabung dengan India," tandasnya di Gedung DPR, Senayan.

"Sebenarnya, apa yang kita harus takuti jika kita menolak negosiasi seperti India? Bukankah kemelaratan sebagian rakyat kita selama ini akibat ketergantungan terhadap pangan impor dan akibat dari terus dikuranginya subsidi terhadap petani. Jika kita mengikuti kemauan mereka, itu sama seperti menyembelih rakyatnya sendiri pelan-pelan. Bergabunglah dengan India dan negara-negara lain untuk menentang premanisme free trade. Jangan takut kehilangan muka karena tak ditemui kesepakatan yang harus tunduk pada negara-negara maju," tambahnya.

Menurut Rieke, Indonesia membutuhkan fair trade yang berkeadilan sosial untuk menyelamatkan rakyat. "Salah satu yang harusnya menjadi rekomendasi WTO, bukan dipaksakannya pencabutan subsidi di negara-negara berkembang, tetapi justru jaminan sosial yang harusnya dipastikan harus diterima rakyat," jelasnya.

"Ketergantungan pada pangan impor selama ini menjadi salah satu petaka bagi kehidupan rakyat. Apalagi jika impor merambah pada pangan yang semestinya tak perlu diimpor. Sebab, dalam negeri sesungguhnya punya potensi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," tambahnya.

Selama ini, lanjut Rieke, Indonesia dilanda ketergantungan akut tak hanya terhadap pangan impor dan konsumsi, tetapi juga pada bibit pangan dan cadangan pangan. "Ketidakmampuan petani memproduksi pangan, penyusutan lahan pertanian, dan berbagai problem menyangkut isu pangan bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Semua hal itu terkait dengan pangan yang didiktekan dengan dalih pasar bebas," katanya.