Tugas Pertama Lutfi, Benahi Impor Beras

Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Airlangga Hartarto mengakui kisruh beras seperti yang terjadi di Cipinang bisa kembali terulang selama pemerintah tidak membedakan kode hamonized system (HS) jenis beras yang diimpor. Muhamad Lutfi, mantan Duta Besar RI untuk Jepang yang resmi menggantikan Gita Wirjawan pun, diharapkan membenahi aturan importasi beras tersebut.

“Tugas pertama Pak Lutfi membenahi urusan impor beras ini. Terutama ini kan teknis antara beras medium dan beras premium harus dibedakan Hsnya,” kata Airlangga, kepada Kompas.com, Rabu (12/2/2014).

Menurut Airlangga, selama ini pengenaan HS tunggal untuk jenis beras yang diimpor (kecuali Thai Hom Mali-penulis) cenderung dimanfaatkan oleh para importir nakal. Oleh karena itu, antisipasinya adalah pembedaan kode HS. Kalaupun kode HS telah dibedakan, kecurangan pun masih mungkin bakal terjadi. Jaminannya, lanjut Airlangga ada pada surveryor.

“Surveyornya bener enggak. Kalau dia enggak bener, masuk terus (beras ilegal),” katanya.

Ia menambahkan, Kementerian Perdagangan di bawah Lutfi juga harus intensif bekerja sama dengan Bea dan Cukai dalam pengawasan barang beredar. Menurutnya, tak bisa dipungkiri pintu-pintu masuk barang impor ada di bea cukai.

“Selain beras, terkait dengan komoditas pangan itu harus dipilah-pilah. Mana yang menjadi tanggungjawab pemerintah dalam melakukan stabilisasi pasokan dan harga,” tambahnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi menunjuk mantan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Lutfi menggantikan Gita Wirjawan yang mengundurkan diri dari jabatan Mendag per 31 Januari 2013.