OJK Longgarkan Aturan Kredit Bagi Pelaku Usaha di Jawa Tengah

Atas hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Jawa Tengah dan DIY berencana mengeluarkan Peraturan OJK yang memungkinkan pelaku usaha yang merugi kembali menerima kredit baru. Dalam waktu dekat, aturan tersebut akan dikeluarkan.  

“Kami sudah laporkan ke OJK Pusat, kami harap bisa relaksasi kredit. Kalau usaha warga lancar bisa memperoleh kredit baru. Kalau ada kredit bermasalah, tapi orangnya masih hidup dan usahanya masih ada dan berminat menerima kredit akan dianggap lancar. Mereka bisa menerima kredit baru,” kata Kepala OJK Regional 4 Jateng dan DIY, Y Santoso Wibowo, di Semarang, Selasa (19/2/2014).

Menurut Santoso, OJK telah melakukan pendataan dampak langsung dan tidak pada korban banjir. Dalam hitungannya, pada bulan Desember 2013, potensi kena dampak banjir adalah Rp 365,75 Miliar dari total 1346 rekening nasabah.

Potensi kerugian terbesar pada kredit tersebut ada pada sektor perdagangan dan jasa sebesar Rp 129,28 miliar, sektor perikanan Rp 99,13 miliar, sektor perikanan Rp 71,90 Miliar.

Sementara itu, jika dihitung dari kerugian dari perbankan, total kredit macet sampai Jum’at (14/2/2014) lalu sebesar Rp 366 Miliar. Rinciannya, Bank Mandiri Rp 35 miliar, Bank Negara Indonesia (BNI) RP 5,5 miliar, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rp 112 miliar, Bank Central Asia (BCA) Rp 5,5 miliar dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah Rp 92,4 miliar.

"Kami juga akan lihat angkanya, seberapa baik bank itu untuk bisa memberikan relaksasi kepada kreditor korban banjir,” sambung Dia.

Selain pemetaan pada potensi kredit macet di kawasan banjir, OJK juga menyisir industri yang tak langsung terkena banjir. Industri yang berada di Semarang juga kemungkinan bisa terkena kredit macet karena pasokan barangnya tidak ada.

“Dampak langsung mudah diketahui, tapi yang tidak langsung itu sulit. Soal total lost usaha yang merugi, kalau korban bencana tidak mau akan disepakati penylesaian kredit dengan pemberian dana dari CSR dari bank-bank,” cetusnya.

Kepala Divisi Akses Keuangan dan UMKM Kantor BI Jawa Tengah, Putra Nusantara mengatakan banjir menyebabkan berkurangnya pertumbuhan ekonomi dan adanya inflasi. Ketahanan pangan di daerah terkena banjir seperti Demak, Kudus, Jepara, Pati akan mempengaruhi tersedianya produksi padi.

“Total memang tidak banyak sekira 7,32 persen. Pemerintah akan mengupayakan pemulihan kembali. Musim panen diperkirakan bergeser pada bulan Maret-April 2014. Secara umum, kerugian tidak terlalu besar, 0,01 dari perekonomian Jawa Tengah,” ujar Putra.

Di Jawa Tengah, tercatat ada 287 kejadian bencana, yang terdiri dari 90 angin kencang, 82 longsor dan 72 akibat bajir. “Korban meninggal ada 27 orang. Sekarang ini, masih ada pengungsi 1700an. Sebagian besar pengungsi ibu-ibu dan anak-anak, suaminya pada kerja di Jakarta,” tukas Gembong P Nugroho, Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Jawa Tengah ini.