Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Kebijakan Ekonomi Era SBY Bebani Pemerintahan Baru

Kompas.com - 25/03/2014, 18:49 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Agar tidak membebani pemerintahan baru, Susilo Bambang Yudhoyono diminta berani menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi di akhir masa kepemimpinannya.

Ekonom Bank Standard Chartered Fauzi Ichsan menilai jika SBY tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintahan baru hanya kedapatan beban warisan SBY. "Kalau (menaikkan harga BBM) dilakukan SBY, pemerintah berikutnya tidak akan merasa terbebani," kata Fauzi diJakarta, Selasa (25/3/2014).

Lebih lanjut Fauzi menuturkan, kenaikan harga BBM bersubsidi perlu dilakukan mengingat asumsi makro ekonomi diprediksi meleset. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di ambang batas yang diperbolehkan Undang-undang, yakni 3 persen, akibat pelemahan nilai tukar rupiah.

"Dengan melemahnya rupiah, subsidi BBM meledak. Asumsi masih (meleset) jauh. Untuk mematikan defisit APBN tidak lebih tiga persen, subsidi BBM harus dipangkas," ungkapnya.

Dalam APBN 2014, asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp 10.500 per dollar AS. Sementara itu, supiah hingga pekan keempat Maret 2014 masih fluktiatif. Tadi pagi kurs berada di kisaran Rp 11.357 per dollar AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com