Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serap Pengangguran, Pemerintah Diminta Maksimalkan Sektor Pertanian

Kompas.com - 27/03/2014, 19:34 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disarankan tidak perlu menunggu pabrik-pabrik asing hijrah ke Indonesia, sehingga dapat menyerap pengangguran. Direktur Ekskutif Core of Reform on Economics (CORE), Hendri Saparini justru lebih menekankan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian.

"Mengembangkan sektor pertanian itu tidak hanya menyelesaikan masalah pengangguran, tapi juga kemiskinan, dan memperkuat ketahanan pangan, yang selama ini kita impor," kata dia di Jakarta, Kamis (27/3/2014).

Hendri mengatakan, dirinya tidak setuju dengan anggapan orang bahwa sudah saatnya Indonesia meninggalkan sektor pertanian, dan beralih ke sektor industri manufaktur. Sejumlah pengamat ekonomi, bahkan pengamat ekonomi pertanian menilai lahan pertanian kian sempit, sehingga sektor pertanian tidak mampu meningkatkan kesejahteraan.

"Saya tidak setuju, karena kalau manufaktur itu tidak hati-hati pemilihannya dan hanya menunggu peralihan dari negara lain, itu hanya akan meningkatkan defisit perdagangan dan jasa, karena kita tidak punya supporting industry," papar Hendri.

Solusi pertanian bagi Indonesia adalah strategi yang komprehensif, yakni lahan dan pendekatan pro petani. Hendri mengatakan, banyak lahan BUMN yang tak terpakai, begitu pula dengan lahan pemerintah pusat dan daerah.

"Kalau dua tahun enggak diolah oleh BUMN, ditarik lagi saja, lalu diolah. Lahan itu adalah faktor produksi yang tidak bisa bertambah. Kalau dibagi-bagi, habis. Negara enggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kebijakan harus dilakukan," terang Hendri.

Strategi kedua yakni dukungan teknologi. Tidak perlu teknologi canggih seperti yang digunakan para petani di Australia dan Amerika Serikat, sebut Hendri. Tiongkok dan Vietnam hanya membekali para petani mereka dengan teknologi tepat guna.

"Lalu, di Indonesia ini subsidi yang diberikan banyak yang tidak tepat sasaran. Strategi berikutnya adalah pemerintah harus pro pasca panen. Kalau sudah subsidi, tapi tidak dijamin siapa pembeli, ya susah," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Whats New
Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Whats New
Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada  Kuartal I 2024

Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada Kuartal I 2024

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Whats New
Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Menambah Rute Penerbangan Baru

Whats New
BJBR Bukukan Laba Rp 453 Miliar pada Kuartal I 2024

BJBR Bukukan Laba Rp 453 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di RI, Luhut: Tidak Akan Menyesal

Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di RI, Luhut: Tidak Akan Menyesal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com