YLKI: Jam Tangan Palsu Moeldoko Preseden Buruk Budaya Imitasi Kita

Tulus menyebut, faktor harga menjadi salah satu hal yang sensitif dalam perilaku konsumen. Ini, kata dia, tidak hanya terjadi pada masyarakat biasa, tetapi juga para elite pejabat. "Itu saya kira preseden buruk. Sebagai warga negara elite, dia bertransaksi secara ilegal," kata Tulus, mengomentari pemberitan jam palsu Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Rabu (23/4/2014).

Sebagai public figure, seharusnya Moeldoko memberikan teladan kepada masyarakat, bagaimana menjadi konsumen cerdas. Barang tiruan tidak hanya merugikan produsen resmi, tetapi juga merugikan konsumen itu sendiri.

Dia menambahkan, konsumen yang membeli replika tidak akan mendapatkan hak purnajual karena klaim tidak akan dilayani oleh si pemalsu produk. "Saya kira dia pejabat publik. Kalau tidak bisa beli yang Rp 1 miliar, ya tidak usah beli yang seperti itu. Karena jam yang Rp 5 jutaan juga sudah mahal kan," imbuhnya.

Dari sisi regulasi, sebenarnya Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999. Namun, kembali lagi, kata Tulus, itu tergantung pada perilaku konsumen juga regulator.

Dia mencontohkan, meski ada aturan tersebut masih banyak VCD bajakan yang dijual bebas dan masyarakat masih membelinya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko membantah pemberitaan media di Singapura mengenai jam tangan mahal yang dipakainya. Ia justru mengaku bahwa barang yang dipakainya bukanlah jam tangan asli.