Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PLN Tak Punya Uang, Indonesia Kekurangan Listrik

Kompas.com - 22/07/2014, 22:18 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan realisasi investasi sektor kelistrikan masih jauh dari target. Sehingga, bila pemerintah maupun PT PLN tak mampu membiaya proyek-proyek kelistrikan, maka krisis listrik dapat terjadi.

Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal BKF Freddy Saragih mengatakan dibutuhkan dana setidaknya Rp 560 triliun guna mendukung sektor ketenagalistrikan. Dana tersebut dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan dengan menggunakan basis perhitungan tahun 2012.

"Kebutuhan investasinya sekitar Rp 112 triliun setiap tahun. Dana ini diperlukan PLN untuk menyediakan pembangkit listrik, transmisi seiring peningkatan konsumsi listrik karena dorongan pertumbuhan ekonomi," kata Freddy dalam Journalist Class bertema "Subsidi Listrik dengan Pendekatan Performance-Based Regulatory," Selasa (22/7/2014).

Akan tetapi, ujar Freddy, realisasi investasi setiap tahun tidak kurang dari 50 persen. Pada tahun 2012, investasi PLN guna mengembangkan kelistrikan mencapai Rp 40,1 triliun, terdiri dari Rp 25,75 triliun dari dana internal dan pinjaman serta Rp 15,15 triliun subsidi. Namun, jumlah tersebut susut pada 2013.

Total realisasi anggaran kelistrikan PLN sebesar Rp 34,6 triliun yang terdiri dari Rp 16,73 triliun dari subsidi serta internal PLN dan pinjaman sebesar Rp 17,92 triliun. Menurut Freddy, untuk realisasi tahun 2014 tak akan jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Freddy menjelaskan, jika hal ini terus terjadi, kelangkaan pasokan listrik dalam waktu dekat tak terhindar. Ia memberi contoh krisis listrik di Sumatera Utara (Sumut). Oleh karenanya, pemerintah sudah menargetkan PLN agar menerapkan sistem berbasis kinerja (performance based regulatory/PBR) mulai tahun 2015.

Dengan pendekatan ini, subsidi diharapkan dapat memastikan efisiensi yang dapat mendukung peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan. "Sistem subsidi yang berlaku saat ini akan berubah menuju ke arah PBR. Tujuannya supaya PLN dapat meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas pelayanan, dan menurunkan biaya produksi," ungkap Freddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Apresiasi Seller Tokopedia, GNET Raih Posisi Pertama di Kategori Pertukangan

Hari Apresiasi Seller Tokopedia, GNET Raih Posisi Pertama di Kategori Pertukangan

Rilis
Waskita Karya Bakal Jadi Anak Usaha Hutama Karya pada September 2024

Waskita Karya Bakal Jadi Anak Usaha Hutama Karya pada September 2024

Whats New
Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal I-2024 Tertinggi sejak 2015

Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal I-2024 Tertinggi sejak 2015

Whats New
IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah

IHSG dan Rupiah Ditutup Melemah

Whats New
Mobil Tertabrak KA Pandalungan, KAI Sampaikan Belasungkawa

Mobil Tertabrak KA Pandalungan, KAI Sampaikan Belasungkawa

Whats New
Pabrik Tutup, Bata Janji Beri Hak-hak Karyawan Sesuai Aturan

Pabrik Tutup, Bata Janji Beri Hak-hak Karyawan Sesuai Aturan

Whats New
Meski Ada Momen Ramadhan dan Pemilu, Konsumsi Rumah Tangga Dinilai Tidak Tumbuh Maksimal

Meski Ada Momen Ramadhan dan Pemilu, Konsumsi Rumah Tangga Dinilai Tidak Tumbuh Maksimal

Whats New
Era Suku Bunga Tinggi, Bank Mega Syariah Terapkan Jurus Angsuran Tetap untuk Pembiayaan Rumah

Era Suku Bunga Tinggi, Bank Mega Syariah Terapkan Jurus Angsuran Tetap untuk Pembiayaan Rumah

Whats New
Gojek Luncurkan Paket Langganan Gojek Plus, Ada Diskon di Setiap Transaksi

Gojek Luncurkan Paket Langganan Gojek Plus, Ada Diskon di Setiap Transaksi

Whats New
Laba Bersih MPXL Melonjak 123,6 Persen, Ditopang Jasa Angkut Material ke IKN

Laba Bersih MPXL Melonjak 123,6 Persen, Ditopang Jasa Angkut Material ke IKN

Whats New
Emiten Migas SUNI Cetak Laba Bersih Rp 33,4 Miliar per Kuartal I-2024

Emiten Migas SUNI Cetak Laba Bersih Rp 33,4 Miliar per Kuartal I-2024

Whats New
CEO Perusahaan Migas Kumpul di IPA Convex 2024 Bahas Solusi Kebijakan Industri Migas

CEO Perusahaan Migas Kumpul di IPA Convex 2024 Bahas Solusi Kebijakan Industri Migas

Whats New
Ramai soal 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Ditahan, Bea Cukai Beri Penjelasan

Ramai soal 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Ditahan, Bea Cukai Beri Penjelasan

Whats New
BEI Ubah Aturan 'Delisting', Ini Ketentuan Saham yang Berpotensi Keluar dari Bursa

BEI Ubah Aturan "Delisting", Ini Ketentuan Saham yang Berpotensi Keluar dari Bursa

Whats New
BEI Harmonisasikan Peraturan Delisting dan Relisting

BEI Harmonisasikan Peraturan Delisting dan Relisting

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com