Dirut KAI Setuju Indonesia Punya Kereta Cepat, Asal …

Menurutnya, Indonesia bisa berbenah mulai sekarang hingga nantinya terealisasi pada 10 tahun di masa mendatang. Menurut Jonan, kereta api di Indonesia masih butuh banyak perbaikan untuk bisa seperti negara maju. Perubahan bisa dilakukan cepat asalkan dibangun oleh pihak swasta, dan bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saya kira masih mungkin, dan bisa seperti negara maju. Kereta cepat bisa saja disiapkan sekarang dan 10 tahun kita bisa punya. Tapi syaratnya harus bisa dibangun oleh pihak swasta. Kalau menggunakan dana APBN akan lebih baik dibangun untuk KA Trans sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Papua, atau setidaknya di pulau-pulau terbesar. Setelah itu, baru dibangun kereta cepat,” kata Jonan di Semarang, Senin (4/8/2014).

Jonan berpendapat, infrastruktur kereta untuk saat ini dan masa mendatang penting untuk menopang kepentingan nasional. Untuk itu, dia tidak setuju jika semua alokasi dana APBN untuk kereta api hanya difokuskan di Pulau Jawa.

“APBN kita kan jiwanya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi, jangan hanya dibangun di Jawa saja,” paparnya.

Meski demikian, pihaknya terus memperbaiki berbagai infrastruktur untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi penumpang. Salah satu program yang diusung adalah mengubah seluruh gerbong kereta yang sudah berusia tua.

“Sekitar 90 persen gerbong penumpang nanti selama 7 tahun akan kita diganti. Secara bertahap itu akan kami lakukan,” tambah Jonan.

Pengamat transortasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan perbaikan segenap infrastruktur transportasi bisa terwujud asalkan kepala daerah memiliki komitmen membangun transportasi perkotaan. Menurutnya, ketidakberhasilan mengatur transportasi perkotan lantaran tidak adanya kemauan untuk menyelesaikan persoalan.

“Saya justru melihat, kepala daerah itu yang sebenarnya mampu menentukan arah transportasi perkotaan. Memang banyak kendala dan berbeda antara satu kota dengan kota lain, hanya tergantung kemauan dan political will kepala daerah,” tandasnya, Senin (4/8/2014).