Induk BUMN Perkebunan dan Pertanian Dibentuk

”Dengan dibentuk holding (induk usaha), saya minta ego dari setiap perusahaan melebur dalam satu tekad bersama,” ujar Dahlan, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2014). Ia mengakui tidak kompaknya anak perusahaan dengan induk usaha masih terjadi di lingkungan BUMN.

Induk usaha BUMN Perkebunan meliputi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I hingga PTPN XIV dengan induk usaha PTPN III. Adapun induk usaha BUMN kehutanan meliputi PT Inhutani I hingga PT Inhutani V dengan induk usaha PT Perhutani. Total aset induk usaha BUMN Perkebunan dan BUMN Kehutanan sebesar Rp 72,6 triliun, terdiri dari aset perkebunan (Rp 69 triliun) dan aset kehutanan (Rp 3,6 triliun).

Menurut Dahlan, pembentukan induk usaha ini sangat diperlukan dan sudah direncanakan sejak lama. Kontribusi dari keseluruhan PTPN selama ini hanya 9 persen dari total pendapatan negara dari perkebunan setiap tahun. Dengan dibentuk induk usaha, BUMN Perkebunan dan BUMN Kehutanan dapat lebih efisien dan bersaing secara internasional.

Pembentukan induk usaha ini dilakukan dengan mengalihkan sebanyak 90 persen kepemilikan saham negara pada semua PTPN kepada PTPN III selaku induk usaha. Sementara di kehutanan, 100 persen kepemilikan saham negara pada semua PT Inhutani dialihkan kepada PT Perhutani.

Direktur Utama PTPN III Bagas Angkasa mengatakan, langkah pertama yang akan ditempuh adalah melakukan restrukturisasi keuangan. ”Kita akan coba selama tiga bulan ini,” katanya.

Menurut Bagas, masih banyak PTPN yang tidak dapat meminjam dana ke bank. Oleh karena itu, dengan memakai jaminan dari PTPN III, bank diharapkan dapat lagi meminjamkan dana.

Sementara Dahlan menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan atau hutan yang masih rendah. Masyarakat tersebut harus ikut diberdayakan. Hal itu sudah dilakukan PTPN XII yang membeli air kencing dari peternakan kelinci untuk bahan pupuk di Pasuruan. (DEN)