JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menunjukkan ekspresi gembira ketika ditemui wartawan, Kamis (6/11/2014). Pasalnya, rencananya untuk penghentian sementara pemberikan izin kapal-kapal ikan mendapat lampu hijau dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhuk dan HAM).
"Hari ini saya dapat berita baik. Menhuk dan HAM sudah menandatangani moratorium. Jadi, tidak perlu menunggu dua tahun. Ini baru Kabinet Kerja," kata dia seraya tertawa kepada wartawan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Rabu (5/11/2014), mengatakan, pemerintah membahas soal moratorium izin kapal baru. Moratorium diberlakukan selama pemerintah melakukan evaluasi, sampai akhir Desember 2014.
Indroyono mengatakan, pasca-moratorium, pemerintah bisa mengambil kebijakan baru berkaitan dengan perizinan baru kapal-kapal ikan di Indonesia. Selain soal moratorium, Susi mengatakan juga telah mendapatkan izin untuk membebaskan kapal-kapal nelayan di bawah 10 gross ton (GT) dari pungutan atau restribusi.
Dia mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini tengah menunggu respons dari gubernur atau bupati mengenai hal tersebut. "Itu otoritasnya ada di bawah gubernur dan bupati. Insya Allah pasti mereka juga mengerti karena saya berjanji akan menukarnya dengan DAK (dana alokasi khusus). Pemda tidak akan kehilangan income, akan kami ganti dari sini. Akan tetapi, let them free," pungkas dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Hadirkan Solusi Transaksi Internasional, Bank Mandiri Kenalkan Keandalan Livin’ by Mandiri di London
Terpopuler
Now Trending
