JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperhitungkan kebutuhan anggaran untuk bidang infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 mencapai Rp 236,636 triliun.
Sementara itu, alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2015 hanya Rp 150,991 triliun. Dengan demikian ada kekurangan anggaran (gap) sebesar Rp 85,72 triliun. Pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) diharapkan mampu mengisi gap tersebut.
"Namun, kami juga tahu pengalihan BBM itu tidak sebesar itu. Tentu kami akan breakdown (proyek-proyek) berdasarkan prioritas," tutur Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna, akhir pekan ini.
Dedy memastikan, Bappenas belum bisa memperhitungkan berapa anggaran subsidi BBM yang dialihkan ke infrastruktur. Sebab, hal tersebut masih menunggu APBN Perubahan 2015 serta menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo.
"Uang pengalihan subsidi BBM kan hanya Rp 100 triliun, itu juga akan digunakan untuk BLT dan lain-lain bantalan sosial," lanjut Dedy.
Asal tahu saja, total kebutuhan program bantalan kenaikan BBM pada 2015 mencapai Rp 8,14 triliun. Anggaran sebesar itu diperuntukkan, program perlindungan sosial, program pelayanan dasar, serta program pengembangan ekonomi produktif keluarga melalui penghidupan berkelanjutan dan pelatihan.
Infrastruktur dasar
Dedy menjelaskan, gap pendanaan sebesar Rp 85,72 triliun tersebut rencananya antara lain dimanfaatkan untuk peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar. Ini dilakukan dalam rangka mengejar target RPJPN, diantaranya yakni rasio elektrifikasi 100 persen, air minum dan sanitasi 100 persen, serta perumahan layak 100 persen.
Pada 2015, ditargetkan rasio elektrifikasi menjadi 85,2 persen dari kondisi saat ini.
Sementara itu, akses air minum ditingkatkan dari 70 persen menjadi 70,25 persen melalui pembangunan SPAM kawasan masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 206, regional di 5 kawasan IKK sebanyak 133 IKK, SPAM di 316 desan, dan SPAM di 25 kawasan khusus.
Akses sanitasi pada 2015 ditargetkan menjadi 62,4 persen dari kondisi saat ini yang mencapai 60,5 persen, melalui infrastruktur air limbah di 240 kawasan, drainase perkotaan di 34 kabupaten/kota, tempat pemrosesan akhir sampah di 54 kabupaten/kota, serta tempat pengolahan sampah terpadu di 97 kawasan.
Dedy juga menyampaikan perumahan kumuh ditargetkan berkurang menjadi 8 persen, dari saat ini di level 10 persen, melalui pembangunan PSU sebanyak 105.000 unit, penataan kumuh seluas 2.000 Ha, pembangunan perumahan swadaya sebanyak 5.000 unit, dan penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan di 85 kawasan.
Alternatif pendanaan
Dengan belum jelasnya berapa alokasi anggaran subsidi BBM yang dialihkan ke infrastruktur, Bappenas menyusun rencana alternatif pendanaan.
Pertama, meningkatkan peran swasta dan mempercepat proyek Kerjasama Pemerintah Swasta atau PPP.
Kedua, melakukan penugasan kepada BUMN. Dedy bilang, alternatif pendanaan ini pun sudah dilakukan dalam proyek Jalan Tol Trans Sumatera.
Ketiga, lanjut Dedy, adanya jaminan ketersediaan tanah melalui pembentukan Bank Tanah. Terakhir, penyediaan skema pembiayaan untuk mendorong proyek infrastruktur seperti melalui availability payment/PBAS, serta Viability Gap Fund (VGF).
"Pendeknya, kita akan mendorong BUMN sebelum ke swasta. Kalau swasta tidak berani, maka kita akan tugaskan BUMN," kata Dedy.
baca juga: "Malu Dong, Sudah Main Broadband tetapi Masih Buang Air Sembarangan"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
