Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Matangkan Rencana Pembangunan Infrastruktur 2015

Kompas.com - 16/12/2014, 20:08 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mematangkan rencana pembangunan infrastruktur di 2015. Sejumlah menteri Kabinet Kerja melakukan rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/12/2014).

Menko Perekonomian Sofyan Djalil memaparkan, sejumlah sektor akan menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. “Kita mempertajam program pembangunan infrastruktur terutama pertanian, PU, perhubungan, energi dan kelautan, yang mana akan mendapat prioritas dalam APBN-P 2015,” kata Sofyan.

Sofyan mengatakan, pemerintah telah sebelumnya melakukan realokasi subsidi minyak dan gas, yang dirasa non-produktif pada kegiatan produktif. “Maka itu tadi kita minta menteri terkait untuk mengemukakan angka-angka dan apa yang akan mereka kerjakan dengan terbukanya ruang fiskal yang relatif lebih luas untuk melakukan hal yang produktif,” ucap Sofyan.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menambahkan, meski mendapatkan keleluasaan fiskal dari realokasi subsidi migas, pemerintah juga akan berupaya menaikkan penerimaan negara.

Bambang menuturkan, demi mewujudkan proyek-proyek prioritas 2015 tersebut, penyerapan anggaran utamanya belanja modal menjadi tantangan. “Belanja modal itu seringkali pencapaiannya di bawah 80 persen dari total anggaran yang disiapkan. Padahal, yang akan ditambah secara signifikan dalam APBN-P 2015 itu adalah belanja modal. Belanja modal yang memang diharapkan juga bisa membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi,” jelas Bambang.

Bambang mengatakan, 2015 merupakan tahun yang berat, sehingga harapan pertumbuhan ekonomi salah satunya bertumpu dari investasi pemerintah. “Nah, investasi pemerintah ini adalah belanja modal seperti yang saya katakan tadi. Sehingga di dalam rapat tadi, dibahas bagaimana supaya penyerapan itu bisa jauh lebih baik daripada yang terjadi selama ini,” kata dia lagi.

Kesiapan Kontraktor

Bambang menjelaskan, untuk mewujudkan proyek-proyek prioritas, ada tiga kendala yang menghadang. Pertama, masalah pengadaan proyeknya, kedua masalah lahan, dan ketiga tentang kemampuan kontraktor proyek.

“Kalau kita ingin membuat proyek PU yang besar, atau irigasi yang besar, tentunya kan butuh kontraktor, butuh pihak ketiga yang melakukan pengerjaannya,” ujar Bambang.

Lebih lanjut dia bilang, yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah kemampuan kontraktor dan kualitas pekerjaannya. Sehingga diharapkan, penyerapan anggaran untuk pembangunan proyek tidak hanya meningkat secara prosentase, tetapi juga berkualitas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Whats New
Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Whats New
Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Work Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com