Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Sejarah Gedung BUMN yang Mau Dijual Rini

Kompas.com - 17/12/2014, 13:00 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana penjualan Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencuat, setelah Menteri Rini Soemarno menyatakan Kementerian akan melakukan efisiensi, awal pekan ini. Luasnya gedung dianggap sangat tidak efisien mengingat jumlah karyawan BUMN hanya 250 orang.

Lantas bagaimana sebuah Kementerian dengan sumber daya manusia yang hanya berapa ratus orang itu menghuni gedung setinggi 21 lantai? Bagaimana sejarahnya?

Mantan sekretaris BUMN, Said Didu mengatakan, gedung Kementerian BUMN saat ini merupakan saksi bisu penyelesaian krisis Garuda Indonesia tahun 2006. Said menuturkan, gedung tersebut dibeli oleh pemerintah agar aset Garuda Indonesia yang sangat strategis tersebut tidak jatuh ke tangan swasta.

"Atas dukungan DPR dan Kemenkeu maka disiapkan dana melalui APBN yang dicicil selama 3 tahun," kata Said kepada Kompas.com, Rabu (17/12/2014).

Pemerintah, lanjut Said, saat itu membeli gedung tersebut sedikit memaksa, karena hanya dibeli sedikit di atas Nilai Jual Objek Pajak. "Bahkan tidak melalui lelang, tapi hanya melalui appraisal," imbuh dia.

Perekayasa di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) itu menambahkan, pada dasarnya Garuda Indonesia "keberatan" menjual aset tersebut ke Pemerintah. Beberapa kali demo karyawan yang menolak. "Selain karena harganya murah, juga karena mereka tidak mau kehilangan ases strategis," ucap Said.

Perjuangan mendapatkan gedung tersebut, kata dia melibatkan opini dari DPR, BPK, dan penegak hukum. BPK diminta persetujuan karena awalnya Kementerian BUMN sudah membayar uang muka untuk membeli Gedung Danareksa.

Namun, lanjut dia, atas pertimbangan menyelamatkan aset Garuda Indonesia agar tidak jatuh ke tangan swasta, Menteri BUMN saat itu Sofyan Djalil menyetujui pembatalan pembelian Gedung Danareksa dan membeli Gedung Garuda.

Penggantian itu pun mendapatkan persetujuan dari BPK. "Kementerian BUMN dari awal menyadari bahwa kantor tersebut terlalu besar untuk Kementerian BUMN sehinga beberapa instansi lain/lembaga ikut menggunakan kantor tersebut, seperti KPK sejak 2008 menempati 1 lantai, Dewan Perubahan iklim 1 lantai," jelas Said.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Ditutup Naik 0,24 Persen, Rupiah Lanjutkan Penguatan

IHSG Ditutup Naik 0,24 Persen, Rupiah Lanjutkan Penguatan

Whats New
Temui Pemda Klungkung, Kemenkop UKM Pastikan Tak Ada Pembatasan Jam Operasional Warung Kelontong

Temui Pemda Klungkung, Kemenkop UKM Pastikan Tak Ada Pembatasan Jam Operasional Warung Kelontong

Whats New
Dongkrak Transaksi Nontunai, Bank DKI Gandeng Komunitas Mini 4WD

Dongkrak Transaksi Nontunai, Bank DKI Gandeng Komunitas Mini 4WD

Whats New
Apakah Gopay Bisa Tarik Tunai?

Apakah Gopay Bisa Tarik Tunai?

Earn Smart
Limit Tarik Tunai BRI Simpedes dan BritAma di ATM

Limit Tarik Tunai BRI Simpedes dan BritAma di ATM

Earn Smart
Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Earn Smart
Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Whats New
OJK Terbitkan Aturan 'Short Selling', Simak 8 Pokok Pengaturannya

OJK Terbitkan Aturan "Short Selling", Simak 8 Pokok Pengaturannya

Whats New
2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

Earn Smart
3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

Spend Smart
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Whats New
Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Whats New
Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Whats New
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Whats New
Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintah Anda

Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang "Toxic" ke Dalam Pemerintah Anda

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com