Kemiskinan di Tepi Industrialisasi

Nyatanya, dan bisa terlihat dengan sangat nyata, di tepi kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, masih ada kemiskinan yang terselip. Ironisnya, alih-alih mampu dientaskan, kemiskinan itu justru kian melebar karena lahan-lahan sawah terganti dengan beton atau baja-baja industrial.

Sementara itu, kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar juga semakin tersisihkan lantaran magnet industri menyedot para pendatang.

Perlahan tapi pasti, sang "empunya" pun kian terpinggirkan. Coba tengok, beberapa desa disekitar kawasan Industri di Kabupaten Bekasi. Memprihatinkan, kata yang acap kali terlontar dari mulut Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar dalam kunjungannya ke Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi Minggu (11/1/2015) sore.

Kemiskinan, bangunan rumah banyak yang tak layak, sampai pencemaran lingkungan jadi porsi utama kunjungan itu. Di akhir kunjungannya, sang menteri mengatakan bahwa desa di tempat dia berasal bisa jadi lebih baik ketimbang desa yang berada diperkotaan seperti di Bekasi.

"Desa di perkotaan malah lebih buruk kondisinya dari pada desa yang berada di kampung," kata Marwan.

Selain Desa Tanjung Sari, Marwan juga berkeinginan mengunjungi desa yang tersohor karena kemiskinannya di Kabupaten Bekasi yaitu Desa Muara Gembong. Berdasarkan informasi yang ia dapat, kemiskinan di Muara Gembong terbilang sangat parah dari pada desa Tanjung Sari.

Sayangnya, keinginan sang menteri pupus lantaran sempitnya waktu kunjungan. Namun, ia berjanji akan meninjau langsung desa di pesisir Kabupaten Bekasi tersebut. Baginya, kemiskinan desa di Bekasi merupakan bagian dari realitas masyarakat Indonesia.

Meski tak mengatakan ada korelasi antara kemiskinan dengan industrialisasi, Marwan tetap menegaskan akan meminta 6.000 perusahaan yang ada di Kawasan Jababeka lebih peduli kepada masyarakat disekitarnya.

Berdasarkan data Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, sampai 2014, setidaknya ada 450.000 jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Ada sejumlah indikator yang membuat ratusan ribu warga tersebut masuk golongan PMKS.

Pertama, kepala keluarga berpenghasilan kurang dari Rp 600.000 per bulan. Kedua, Mereka tidak mendapat asupan protein selama seminggu. Indikator lainnya, ribuan masyarakat itu juga tidak mampu membeli pakaian satu stel selama setahun untuk anggota keluarganya. Mereka juga ditengarai tak memiliki tabungan atau harta tak bergerak yang dapat dijual. Sementara dari aspek pendidikan tidak taman sekolah dasar.