Pemerintah Berhentikan Johanes Widjonarko sebagai Wakil Kepala SKK Migas

"Keputusan (pemberhentian) ini memenuhi permintaan dan usulan Kepala SKK Migas (kepada Menteri ESDM) pada pekan lalu," katanya, Kamis (15/1/2015).

Sudirman menyebutkan, sesuai aturan, permintaan Kepala SKK Migas tersebut, selanjutnya diteruskan Menteri ESDM ke Komite Pengawas SKK Migas.

Komite tersebut terdiri dari Menteri ESDM, Wakil Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Minggu lalu, Komite telah mengadakan rapat dan menyetujui usulan Kepala SKK Migas untuk memberhentikan Johanes Widjonarko," ujarnya.

Selanjutnya, Sudirman juga telah menandatangani surat keputusan pemberhentian dengan hormat Wakil Kepala SKK Migas itu dan sudah disampaikan kepada Widjonarko.

Sudirman menambahkan, pada pekan ini, pihaknya tengah membahas struktur organisasi SKK Migas yang lebih efisien.

"Termasuk, usulan nama Wakil Kepala SKK Migas dan juga nama-nama tim lainnya yang akan mendukung Kepala SKK Migas," katanya.

Sebelumnya, sesuai surat terbuka kepada karyawan SKK Migas pada Rabu (14/1/2015), Widjonarko mengatakan pemberhentian dirinya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 0041K/73/MEM/2015.

"Rekan-rekan semua yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya pribadi dan keluarga memohon pamit, bahwa dengan telah dikeluarkannya SK MESDM Nomor 0041K/73/MEM/2015 yang saya terima hari ini (Rabu, 14/1/2015), dinyatakan sejak 8 Januari 2015 saya telah diberhentikan dengan hormat sebagai Wakil Kepala SKK Migas," katanya dalam surat tersebut.

Widjonarko menjabat Wakil Kepala SKK Migas sejak Agustus 2012 yang saat itu masih bernama Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), hingga diberhentikan 8 Januari 2015.

Ia juga sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala SKK Migas sejak Agustus 2013 sampai November 2014. Sesuai surat itu, Widjonarko mengatakan, dirinya telah berada di SKK Migas selama 3,5 tahun.

Pada Juni 2011, ia pertama kali ditunjuk Menteri ESDM saat itu Darwin Zahedy Saleh sebagai Deputi Umum BP Migas.

Sebelumnya, Widjonarko berkarir di Ditjen Migas Kementerian ESDM. Dalam suratnya, Widjonarko juga mengulas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 yang membubarkan BP Migas per 13 November 2012.

"Banyak serangkaian peristiwa yang kita alami sejak itu, semuanya dapat kita lalui dengan tegar dan tabah," katanya.

Ia juga menyinggung pencapaian produksi dan penerimaan migas yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir.

"Bahkan pada 2014, kita masih bisa menyumbangkan penerimaan negara sebesar 103 persen dari target APBN, walaupun itu terbantu dengan melemahnya kurs rupiah," ujarnya.